DARA | BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, melantik 2.512 Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Rabu (15/5/2019). Kehadiran CEO BUMDes diharapkan dapat melambungkan skala usaha yang berdampak pada ekonomi desa secara berkelanjutan.
Menurut Uu Ruzhanul, perekrutan CEO BUMDes berdasarkan pertimbangan profesionalitas. CEO BUMDes, merupakan bagian dari program One Village One Company (OVOC) untuk mengembangkan BUMDes dengan landasan karakteristik dan kebutuhan. “Strategi yang coba kami kembangkan dalam BUMDes oleh para CEO yaitu lewat penyertaan modal, peningkatan kapasitas, mentorship dan marketplan. Harapannya, jumlah BUMDes, omzet, dan akses pemasaran, meningkat.”
Saat ini, lebih dari 60 persen BUMDes Jawa Barat bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Lalu, sekisar 12 persen di sektor pertanian dan 3 persen di sektor pariwisata.
Karena itu keberadaan CEO BUMDes diperlukan supaya potensi di setiap daerah mencuat. “CEO harus jadi konseptor memanajemen BUMDes,” ucap Uu Ruzhanul.
Uu memaparkan, ada tiga pilar yang tengah dibangun Pemprov Jawa Barat demi mewujudkan Desa Juara. Pertama, digitalisasi layanan dasar desa.
Pilar tersebut, lanjut dia, meliputi progam 1 Desa 1 Hafidz, Sistem Keungan Desa (Siskeudes) non tunai, Desa Binaan Perguruan Tinggi, Patriot Desa Digital, Teachcast, Sapa Warga (1 RW 1 HP), WA Grup Desa, E-Commerce Desa, Internet Masuk Desa, dan Sekoper Cinta. Kemudian, pilar selanjutnya OVOC yang meliputi program Holding BUMDes, Revitalisasi Pasar Desa, Desa Wisata, Kredit Mesra, 1 Desa 2 BUMDes, BUMDes Juara, Sekolah CEO, CEO BUMDes, dan Teknologi Tepat Guna Juara.
Pilar terakhir, Gerakan Membangun (Gerbang) Desa dengan program Masjid Tempat Peradaban, Jalan Desa Mulus, Sanitasi, Jembatan Gantung Desa, Kampung Caang Listrik, Posyandu Juara, Balai Desa Juara, Mobil Maskara, SMK Masuk Desa, dan Peningkatan Desa Mandiri. Oleh karena itu, menurut Uu perlu sinergi untuk merealisasikan semua program.
Tujuannya, supaya permasalahan desa dapat teratasi. “Perlu upaya dan sinergi terus menerus agar program yang kami laksanakan mampu mengatasi permasalahan di desa,” katanya.
Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini, mengapresiasi keberadaan CEO BUMDes. Menurut dia, pendamping memang dibutuhkan untuk mengelola potensi desa dengan maksimal.
Ia meminta CEO BUMDes berkolaborasi dengan daerah di sekitarnya yang belum memiliki BUMDes. “Kenapa saya tawarkan karena dengan kolaborasi antardesa itu tentu skala ekonomi akan lebih besar dan akan ada potensi kerjasama dengan pihak luar.”***
Editor: Ayi Kusmawan
