Potensi gesekan antar pendukung dalam Pilkades bakal cukup tinggi, sehingga tingkat kerwananannya pun tinggi. Bisa lebih tinggi dari pada Pilkada, bahkan Pemilu.
DARA | GARUT – Pemkab Garut, Jawa Barat mulai memetakan daerah rawan konflik saat pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak November 2019. Dari hasil pemetaan, ada 35 desa yang rawan.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Garut, Wahyudijaya, mengatakan dari 141 desa yang melaksanakan Pilkades, terdapat 35 desa yang disebut rawan terjadi konflik. Pemkab setempat pun telah mengambil langkah untuk meredam konflik.
“Kerawanan dalam Pilkades cukup tinggi. Basis massanya masih ada di satu wilayah. Jadi potensi gesekannya besar,” ujar Wahyu, Jumat (27/9/2019).
Potensi kerawanan yang terjadi mulai dari masalah ijazah calon kepala desa, hingga calon yang menjadi pengurus ormas. Pengerahan massa bisa dilakukan dan memicu kericuhan.
“Ada juga konflik karena calonnya petahana. Calon lain bisa menyerang karena menilai petahana punya banyak keuntungan,” katanya.
Wahyu telah mendeteksi semua potensi kerawanan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatasi konflik yang bisa terjadi.
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadan Wandiansyah, meminta potensi kerawanan diredam. Ia menyebut, Pilkades memiliki potensi kerawanan konflik lebih besar dibandingkan Pileg bahkan Pemilu.
“Saya berharap semakin bertambahnya kedewasaan masyarakat dan tak terjadi konflik,” ucap Dadan.***
Wartawan: Beni | Editor: Ayi Kusmawan
