DARA | Bandung – Setiap bangunan Gedung di Kota Bandung, Jawa Barat harus dilengkapi dengan ruang ibadah. Peraturan merupakan bagian dari Pasal 31 Perda nomor 14/2018 yang mulai disosilisasikan.
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, menyebutkan, salah satu substansi dalam Perda tentang Bangunan Gedung mulai tersebut, yakni soal kelengkapan prasarana dan sarana yang tertuang dalam pasal 31. Salah satunya yaitu perihal ketersediaan ruang ibadah.
“Salah satu substansi dari Perda ini di antaranya amanat kepada para penyelenggara bangunan memberikan fasilitas tempat ibadah yang layak,” katanya, Kamis (7/2/2019).
Ruang ibadah dalam Perda tersebut yakni ruangan pada bangunan gedung yang digunakan secara tetap untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Baik itu ruang salat bagi umat muslim, sebagai agama mayoritas di Indonesia, atau ruang meditasi untuk penganut agama lainnya.
Perda baru juga mengatur soal aksesibilitas, kelayakan, kejelasan orientasi, memenuhi kaidah keagamaan dan adanya pemisahan gender antara pria dengan wanita. Juga, memiliki sirkulasi udara, pencahayaan serta standarisasi kesehatan.
Soal penempatan ruang ibadah, lanjut dia, juga harus di lokasi yang mudah dilihat dan dijangkau dengan dipampang informasi lokasi keberadaannya. Rumah ibadah tidak ditempatkan pada fasilitas ruang parkir, lokasi bongkar muat barang ataupun tempat pembungan sampah.
“Sekarang kan banyak yang di basement, di bawah palalaur (berisiko) dan panas,” ujar dia.
Perda itu juga mengatur soal persentase luasan ruang ibadah berdasarkan fungsi bangunan gedung. Di antaranya untuk fungsi hunian rumah susun atau apartemen, paling sedikit luasan rumah ibadahnya 5 persen dari luas lantai.
Bagi bangunan gedung fungsi usaha juga tidak boleh kurang dari 5 persen dari luasan lantai, kecuali untuk gudang penyimpanan paling sedikit 3 persen. Begitu pun di bangunan fungsi sosial budaya paling sedikit ruang ibadahnya menempati 5 persen dari luasan lantai.
Namun berbeda bagi tempat praktik dokter yang dipatok batas minimumnya sebesar 2 persen dari keseluruhan luas lantai. Sementara untuk bangunan gedung dengan fungsi khusus ditetapkan ruang ibadahnya paling sedikit 2 persen.
Kemudian ruang ibadah bagi bangunan yang lebih dari satu fungsi paling sedikit 3 persen dari luas lantai bangunan. “Saya harapkan dengan adanya Perda ini menjadikan bangunan di Kota Bandung gedung yang layak,” kata dia.
Saat ini Pemkot Bandung masih mengimbau pemilik bangunan gedung yang ruang ibadahnya belum memenuhi ketentuan agar segera menyesuaikan. Selanjutnya, Pemkot Bandung akan menindak trgas para pelanggar aturan.
“Kita akan inventarisir. Kita juga sedang membahas seperti apa pelaksanaannya. Kita publikasi dulu dan mengimbau para pengusaha,” katanya.***
