Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih memiliki beban sertifikasi lahan aset yang harus segera dirampungkan. Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB, aset lahan Pemda seluruhnya mencapai 1.749 bidang.
DARA – Dari jumlah tersebut yang sudah bersertifikat hingga Desember 2020, baru 57 bidang. Sisanya, yang belum bersertifikat sebanyak 1.692 bidang.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan, masih banyaknya lahan Pemkab KBB yang belum bersertifikat menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri.
“Terkait aset, masih menjadi PR bagi KBB agar. Tentu saya akan mengejar beberapa bidang, untuk disertifikatkan,” ujarnya, Senin (8/11/2021).
Secara bertahap, sertifikasi lahan Pemkab tersebut dicicil diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada hari ini, BPN telah menyerahkan 65 sertifikat untuk 139 bidang lahan aset Pemda tersebut.
Rincian aset yang sudah bersertifikasi tersebut, Alun-alun Cililin 1 sertifikat dengan hanya 1 bidang, kemudian sekolah/ sarana pendidikan 18 sertifikat untuk 18 bidang dan lahan perkantoran KBB 46 sertifikat dengan 120 bidang.
Menurut Hengky, sesuai dengan arahan Korpsugah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aset lahan Pemda tersebut harus sudah disertifikatkan seluruhnya.
Namun kendala yang dihadapi saat pengajuan sertifikasi ke BPN, Pemkab Bandung Barat masih terganjal dengan beberapa kendala. Selain menyangkut anggaran, kendala lainnya adalah kurangnya dokumen alas hak tanah. Khususnya, lahan pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung, serta persoalan lainnya.
“Kalau menyangkut anggaran, kita akan anggarkan di tahun 2022, supaya lahan aset Pemda KBB mempunyai legalitasnya,” tegas Hengky.
Kepala BKAD KBB, Agustina Puryanti menyebutkan, progress capaian sertifikasi lahan Pemda KBB sepanjang tahun 2021 bertahap diajukan ke BPN.
Jumlah ajuan 322 berkas bidang dengan progres pengukuran tanah 297 bidang, progres penetapan peta 223 bidang, progres pengajuan SK hak pakai 192 bidang, sertifikat yang sudah terbit 122 dengan 196 bidang.
“Mudah-mudahan saja tahun 2022, banyak lagi lahan aset Pemda yang sudah bersertifikat. Kita upayakan itu,” ujarnya.****
Editor: denkur