Kabupaten Bandung menuju kota modern. Sarana prasarana berbasis teknologi dipasang disana sini, meski belum optimal. Tata ruang dan fasilitas publik pun sedang terus dibenahi.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna dengan jargon “Bedas” tak pernah lelah melakukan langkah-langkah pembenahan tata kota, termasuk mengoptimalkan sarana prasarana fasilitas publik berbasis teknologi.
Namun, sayang konsentrasi Kang DS- begitu biasa disapa-harus terpecah dengan upaya menanganan pandemi covid. Ditambah lagi beberapa bulan ini, Kabupaten Bandung juga didera sejumlah bencana alam seperti banjir dan longsor.
Meski begitu, beberapa program penataan kota, termasuk di pedesaan sudah menjadi prioritas kegiatan pembangunan, termasuk membangun desa digiltal selaras dengan apa yang digulir Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
Ada yang menarik apa yang disampaikan Isnuri, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Menurutnya kamera pengawas yang lajim disebut CCTV di Kabupaten Bandung sejauh ini memang masih minim terutama di area persimpangan jalan.
Ada beberapa traffic light yang sudah dipasangi kamera pengawas yaitu di Simpang Pemda, Simpang Desa Soreang, di Tol Seroja, Simpang Gading, di Rancamanyar, daerah Sadu dan Nagreg.
Tentu saja, kata Isnuri itu masih belum cukup. Namun, pasti masalah CCTV ini akan digenjot, diperbanyak mengingat kebutuhan bagi optimalisasi pengamanan lalu lintas.
Dijelaskan Isnuri, pasang CCTV itu memerlukan kabel optik dan biayanya cukup besar. Meskipun, lanjut Isnuri, untuk penyediaan kabel optik dan servernya sudah ada dukungan dari dinas komunikasi dan informatika (diskominfo).
“Idealnya bisa banyak, karena kita punya banyak simpang, kita punya banyak ruas yang harus kita pantau, mungkin diatas 100 an,” ujar Isnuri, Rabu (29/12/2021).
Sebagai solusi, lanjut Isnuri, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perhubungan agar bisa mendapatkan bantuan teknis tentang CCTV tersebut.
Penggunaan CCTV di persimpangan juga dipantau oleh Polresta Bandung, Kodim hingga Dishub Provinsi Jabar.
“Jadi sebenarnya CCTV ini bisa menjadi petunjuk sebuah kejadian kriminal. Bisa mengungkap kronologis kejadian, termasuk masalah lalu lintas. Beberapa kali juga dari pihak kepolisian meminta untuk rekaman tentang kejadian-kejadian,” tutur Isnuri.
Jika melihat rencana kerja (renja) untuk satu hingga dua tahun ke depan, Isnuri mengungkapkan, belum ada rencana penambahan CCTV tersebut. Apalagi, pihaknya memprogramkan pengadaan CCTV yang bisa langsung mendeteksi plat nomor.
“Ini kita masih hitung untuk penganggarannya, karena langsung ke plat nomor untuk yang e-tilang, persiapan kesana ya. Jadi, kalau sudah ada CCTV, kita ke e-tilangnya lebih mudah,” jelas Isnuri.
Isnuri menyinggung traffic light Simpang Pemda Soreang yang sudah tua. Jadi, onderdilnya susah dicari.
Kata Isnuri, traffic light tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika bisa diganti maka diganti, tapi jika tidak bisa diganti maka hanya akan dilakukan perbaikan.
“Kalau ada anggaran bisa digital, yang sudah komputerisasi itu Simpang Seroja, tinggal dikasih internet maka ATCS berjalan. Satu titik ATCS itu bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar dengan semua perangkatnya,” ujar Isnuri seraya menambahkan hingga sekarang belum ada rencana diganti karena anggarannya.
CCTV masuk desa
CCTV seyogyanya tak hanya dibutuhkan untuk keperluan pengamanan lalu lintas, tapi juga bisa digunakan untuk pengungkapan sebuah peristiwa kejahatan, sehingga pemasangan kamera pengawas itu jangan hanya di perkotaan tapi juga sebaiknya bertebaran di pedesaan.
Kenapa begitu? Pasalnya, tindak kejahatan dalam perkembangannya akhir-akhir ini ternyata banyak juga yang terjadi di sudut-sudut pedesaan. Beberapa kali aksi begal justru terjadi di pedesaan.
Jika di desa terpasang CCTV memungkinkan akan memudahkan pengungkapan kasus-kasus kriminal. Hanya saja memang membutuhkan sarana pendukung lain dalam pengadaan CCTV di desa tersebut yakni persoalan jaringan internet.
Lepas dari masalah teknis, kiranya masalah CCTV ini sudah seharusnya menjadi program prioritas Kang DS dengan jargon “Bedasnya”. Mengingat sudah hampir seluruhnya desa di Kabupaten Bandung kini masuk dalam daerah heterogen, dimana perkembangan pendudukanya semakin bertambah pesat yang efeknya tentu pada peningkatan persoalan sosial, termasuk angka kriminalitas.
Desa digital dan desa CCTV, diharapkan jadi fenomena baru di Kabupaten Bandung menuju sebuah daerah yang sedang “lincah” menuju kota moderen tadi. Semoga.***
Editor: denkur
