Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Isola Menggugat (AIM) menggelar aksi damai, mendesak rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) segera memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
DARA – Aksi yang dilaksanakan di depan gedung Isola ini sebagai respon dari momentum masa akhir pembayaran UKT dan awal perkuliahan semester genap, Senin (31/1/2022).
Massa aksi beranggapan bahwa UPI belum menyejahterakan dan memenuhi hak mahasiswa dan seluruh civitas academica-nya.
AIM merangkum seluruh masalah di UPI ke dalam 22 tuntutan yang berawal dari masalah biaya pendidikan, fasilitas, keterbukaan informasi publik, pembelajaran, dan ketenagaan. Lima diantaranya berkaitan dengan sistem UKT, seleksi mandiri, dan status kemahasiswaan.
Solusi-solusi yang dihadirkan oleh kampus terhadap masalah-masalah yang muncul tidak lantas berpihak pada mahasiswa. Jawaban-jawaban dan kebijakan taktis dari rektorat, seperti penangguhan, selalu menjadi satu-satunya solusi yang dihadirkan. Padahal, penangguhan sejatinya tidak mengurangi beban mahasiswa, justru memindahkan beban mahasiswa ke masa pembayaran selanjutnya.
Selain masalah-masalah tersebut, terdapat masalah lain yang perlu dievaluasi dan dibenahi langsung oleh kampus UPI, contohnya adalah kasus-kasus pengunduran diri paksa yang saat ini terdapat banyak laporan kasus.
Permasalahan lain yang perlu dibenahi kampus dan dikawal oleh mahasiswa yaitu menyoal pelayanan dan sistem pendidikan yang dilaksanakan UPI.
“Pasalnya, dengan kita membayar biaya pendidikan belum tentu mahasiswa dan civitas academica lain belum mendapatkan pelayanan yang sebanding dengan nominal UKT. Sementara itu, saat ini banyak mahasiswa yang sedang kebingungan dan ketakutan karena pembayaran UKT dan status kemahasiswaan mereka,” dimikian dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (1/2/2022).
Aksi damai AIM ini diawali dengan aksi kampanye melalui kegiatan long march di area sekitar UPI untuk mengampanyekan bahwa kampus sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu, aksi kampanye mahasiswa melanjutkan dengan aksi simbolik berupa penaburan bunga sebagai simbol duka cita atas hilangnya rasa empati kampus UPI.
Aksi ini ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap oleh massa aksi yang berada disana. Berikut 22 tuntutan yang dibawa oleh Aliansi Isola Menggugat:
Utama:
1. Hadirkan mekanisme lain dalam bantuan biaya UKT: pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, dan perubahan kelompok UKT
2. Berikan keringanan waktu untuk mahasiswa Seleksi Mandiri membayar Uang Pangkal sampai lulus
3. Berikan toleransi bagi mahasiswa yang kehilangan status kemahasiswaan-nya
4. Berikan perpanjangan waktu untuk membayar biaya pendidikan
5. Hentikan seluruh praktik maladministrasi yang terjadi di kampus
Biaya Pendidikan:
1. Bebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang hanya mengontrak skripsi
2. Hilangkan pungutan terhadap mahasiswa yang akan wisuda
3. Hentikan segala bentuk ancaman yang dilakukan kampus kepada mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan
Fasilitas:
1. Berikan fasilitas sesuai dengan nominal yang dibayarkan
2. Gratiskan seluruh fasilitas yang ada di kampus
3. Bangun fasilitas yang inklusif untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus
4. Cairkan IUK dari Mahasiswa Bidikmisi dan Kerjasama untuk Organisasi Kemahasiswaan
5. Wujudkan kampus yang ramah gender dan bebas dari kasus kekerasan seksual
Keterbukaan Informasi Publik:
1. Publikasikan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Standard Unit Cost (SUC) yang melalui media yang dapat diakses publik
2. Publikasikan seluruh kebijakan beserta lampirannya melalui media yang dapat diakses publik
3. Transparansikan RKAT Fakultas dan Prodi untuk mengetahui seluruh aktivitas yang telah dilakukan.
Pembelajaran:
1. Perjelas standarisasi dan quality of control dalam kegiatan pembelajaran Daring
2. Berikan pembelajaran yang inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus selama kegiatan pembelajaran Daring
3. Berikan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya
4. Hentikan seluruh pembangunan kampus yang merusak ekosistem dan mengganggu kegiatan pembelajaran
Ketenagaan:
1. Jamin kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga pendidikan, khususnya yang non-PNS
2. Tingkatkan profesionslisme pendidik dan tenaga pendidikan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
Editor: denkur
