Pemegang Keuangan Harus Dibintek, Begini Alasannya

Senin, 18 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bandung sampaikan saat konsolidasi antar Kepala Perangkat Daerah dan Sosialisasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/4/2022) (Foto: Trinata/dara.co.id)

Bupati Bandung sampaikan saat konsolidasi antar Kepala Perangkat Daerah dan Sosialisasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/4/2022) (Foto: Trinata/dara.co.id)

Pelatihan atau bintek terhadap para aparatur sipil negara (ASN) sangat dibutuhkan, khususnya untuk pemegang keuangan.


DARA – Apa sebabnya? Berdasarkan hasil evaluasi, di susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru ada beberapa kendala, terutama dalam pelaksanaan laporan berkaitan dengan keuangan yang kelihatan ada yang melaporkan apa adanya.

Terkait itu, pemantapan dan pelatihan itu perlu dilakukan, khususnya untuk pemegang anggaran agar lebih fokus. Apalagi saat sekarang sudah serba digitalisasi.

Demikian dipaparkan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna saat konsolidasi antar Kepala Perangkat Daerah dan Sosialisasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/4/2022).

Bupati pun melihat sudah nampak di jajaran perangkat daerah sudah ada kemauan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian. Ia pun memaklumi dalam proses penyerapan anggaran dalam kondisi transisi saat ini.

“Tapi kita lihat penyerapan anggaran di triwulan kedua ini, harus betul-betul memberikan edukasi terhadap operasional tentang bagaimana bentuk laporannya karena memang sedikit ada kendala. Makanya, perlu ada bintek khusus pemegang keuangan supaya tidak ketinggalan dalam pelaporan keuangan,” katanya.

Bupati mengatakan, berkaitan dengan DAU/DAK di Jabar penilaiannya berdasarkan jumlah penduduk. Sedangkan sebelumnya berdasarkan pada jumlah kabupaten/kota, sehingga akumulasi pendapatan dari dana pusat, Provinsi Jawa Barat pendapatannya di atas Jawa Tengah dan sedikit lagi bisa mengimbangi Jawa Timur.

“Hal itu sangat menggembirakan bagi warga Jabar, apalagi Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Bogor, sehingga harus ada penyesuaian dalam pendapatan dana dari pusat itu,” kata bupati.

Bupati sempat membahas terkait kebutuhan SDM, salah satu contoh di dinas kesehatan untuk kesiapan SDM di rumah sakit.

Di rumah sakit itu membutuhkan kesiapan SDM mencapai ratusan tenaga kerja. Hal itu sehubungan dengan Pemkab Bandung akan membangun rumah sakit baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Editor: denkur | Wartawan: trinata

Berita Terkait

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Sabtu 18 Januari 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Sabtu 18 Januari 2025
Ada Apa Wali Kota Bandung Terpilih Farhan Menemui Pj. Gubernur Jabar, Simak Berita Ini
Siapa Berminat, Pemerintahan Kota Bandung Membutuhkan 838 ASN
2025, Kantor ATR/BPR Kabupaten Bandung Tergetkan 40 Ribu Bidang Tanah PTSL Simak Menjelasnnya
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Jumat 17 Januari 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Jumat 17 Januari 2025
Pj Gubernur Rahman Hadi, Bangga dan Dukung Penuh Perayaan HPN 2025 di Riau
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 07:01 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Sabtu 18 Januari 2025

Sabtu, 18 Januari 2025 - 06:59 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Sabtu 18 Januari 2025

Jumat, 17 Januari 2025 - 14:00 WIB

Ada Apa Wali Kota Bandung Terpilih Farhan Menemui Pj. Gubernur Jabar, Simak Berita Ini

Jumat, 17 Januari 2025 - 12:48 WIB

Siapa Berminat, Pemerintahan Kota Bandung Membutuhkan 838 ASN

Jumat, 17 Januari 2025 - 09:14 WIB

2025, Kantor ATR/BPR Kabupaten Bandung Tergetkan 40 Ribu Bidang Tanah PTSL Simak Menjelasnnya

Berita Terbaru