Harus adanya persiapan terkait pemberlakuan MyPertamina guna memudahkan masyarakat mendapatkan subsidi BBM, sehingga subsidi BBM dapat tepat sasaran.
DARA | Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyinggung fenomena antrian masyarakat dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite.
Bupati menyarankan harus adanya persiapan terkait pemberlakuan MyPertamina guna memudahkan masyarakat mendapatkan subsidi BBM, sehingga subsidi BBM dapat tepat sasaran.
“Persiapan MyPertamina, jadi harus ada setiap orang yang akan membeli pertalite, nah ini juga menjadi bagian pembicaraan kita di dalam rangka untuk memudahkan masyarakat mendapatkan subsidi-subsidi tidak di nikmati oleh sembarang orang,” ujarnya pada acara Sinergitas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan DPR RI, di Ballroom Hotel Santika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (6/7/2022).
Di hadapan Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Raden Wulansari yang popular dengan nama Mulan Jameela, serta jajaran BPH Migas, bupati juga mengungkapkan beberapa hal berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat yaitu minyak dan gas.
Menurut bupati, memang di Garut hal yang berhubungan dengan gas menjadi persoalan penting. Harga eceran tertinggi di Garut untuk gas yang bersubsidi hanya Rp16.000 lebih di tingkat agen, di tingkat pangkalan.
Bupati menyebutkan, hal ini dilakukan karena adanya biaya cost dalam perjalanan pengiriman gas LPG, sehingga para pemilik warung hanya memiliki keuntungan yang sedikit.
“Ada keinginan yang punya warung keuntungan, sehingga transaksinya menjadi gelap, bukan lagi eceran tertinggi, tetapi adalah kesepakatan. Ini adalah yang terjadi secara real di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Mulan Jameela, mengatakan, dirinya sangat senang bisa berkunjung ke Kabupaten Garut dan mensosialisasikan terkait tugas, peran, dan fungsi dari BPH Migas.
“Apa saja yang bisa masyarakat tampung dan ambil manfaat dari pertemuan ini, dan tentunya saya sebagai anggota Komisi VII punya tanggung jawab moril untuk bagaimana kita terus mengupayakan sinergi diantara kami anggota DPR,” katanya.
Mulan menuturkan, BPH Migas dan DPR RI bersinergi untuk melakukan upaya untuk mewujudkan energi berkeadilan sosial, salah satunya terkait program subsidi untuk masyarakat.
“Dan dari sini ada Pertamina juga, termasuk dari program digitalisasi yang sedang dilaksanakan, sedang diupayakan baik dari digitalisasi di BPH Migas dan Pertamina, di mana upayanya adalah bagaimana BBM bersubsidi ini bisa sampai kepada mereka yang berhak untuk menerimanya,” katanya.
Ditempat yang sama, Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, menyebut, Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang masih mengandalkan pola pemakaian energi lama yaitu dengan memakai LPG 3kg dan LPG 12 kg. Pihaknya menginginkan wilayah Kabupaten Garut yang berada di Pantai Selatan dapat mengikuti pemakaian energi yang bersih, sistematis, dan rapih dengan menggunakan gas.
“Apa itu adalah energi yang menggunakan zat gas, jaringan gas kota, tetapi itu PR besar memang karena tadi kita sebutkan bahwasannya belum ada koneksi pipa yang menyambungkan antara Pantai Utara dengan Pantai Selatan,” ujarnya.
Editor: denkur
