Kades di Garut Buat Video Dukung Paslon 01

Selasa, 26 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI. Foto: net

ILUSTRASI. Foto: net

DARA | GARUT – Video seorang kepala desa (Kades) yang mengajak memilih salah satu pasangan calon presiden (Capres) di Kabupaten Garut, Jawa Barat ramai diperbincangkan. Apa lagi kades tersebut sangat jelas mengajak memilih Capres 01 pada 17 April nanti.

“Kaum muslimin wal muslimat di manapun Anda berada. Saya Jajang Haerudin, Kepala Desa Cimareme mengimbau sekaligus mengajak untuk memilih Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, bapak insinyur Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan program berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,” ucap Kades, dalam video tersebut.

Kepala Desa Cimareme, Jajang Haerudin,. Foto: dara.co.id/Benny

“Jangan lupa 17 April, pilih insinyur Joko Widodo untuk Presiden Republik Indonesia tercinta,” tutur Jajang dalam akhir pernyataannya.

Seorang yang merekam video pun membalas pernyataan kepala desa tersebut dan mengatakan, “Hidup nomor 1”.

Sekretaris Desa Cimareme, Dedi, tak mengelak video tersebut memang merupakan pernyataan Jajang sebagai Kades Cimareme. Ia pun menyebut video itu disebarkan oleh dirinya.

“Sama saya disebarkannya atas perintah pak Kades. Sebagai bawahan, saya nurut perintah atasan,” ucap Dedi, Selasa (26/2/2019).

Dedi mengaku tak tahu alasan Jajang membuat video tersebut. Ia menyebut, video itu dibuat di rumah Kades.

“Bukan di masjid atau kantor buat videonya. Tapi di rumah pak Kades,” ujarnya.

Komisioner Bidang Penindakan Bawaslu Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, sudah mendapat laporan terkait video dari Kades Cimareme itu. Pihaknya pada hari Kamis atau Jumat akan memanggil yang bersangkutan.

“Sebagai seorang Kades sudah jelas tidak boleh memihak salah satu calon. Dalam pasal 280 sudah jelas larangannya,” kata Asep.

Berdasar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 280 itu disebutkan bahwa Kades itu tidak diperkenankan menjadi pelaksana dan atau tim kampanye. Jika melanggar maka sanksinya berada di pasal 490.

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang tindakannya merugikan atau menguntungkan peserta pemilu di masa kampanye, maka kena kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp 12 juta,” ujarnya. ***

Wartawan: Benny
Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

Diduga Gelapkan Dana Desa, Mantan Sekdes di Sukabumi Diciduk Polisi
Terduga Pelaku Oplos Gas Masih Dikejar, Kapolres Sukabumi: Identitasnya Sudah Diketahui
Pelantikan 11 Bupati dan Walikota di Jabar Berpotensi Mundur, Ini Penyebabnya
Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Narkoba Internasional, Selamatkan 9 Juta Jiwa
Ini Motif Penculikan Seorang Wanita di Antapani
Keren, Kajari Bale Bandung Ungkap Dugaan Korupsi Dua Rusunawa di Kabupaten Bandung
Polres Sukabumi Kota Gerebek Gudang Pengoplos Gas
Viral! Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dilaporkan Dugaan Kasus Pelecehan Seksual
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 Desember 2024 - 17:13 WIB

Diduga Gelapkan Dana Desa, Mantan Sekdes di Sukabumi Diciduk Polisi

Senin, 16 Desember 2024 - 16:56 WIB

Terduga Pelaku Oplos Gas Masih Dikejar, Kapolres Sukabumi: Identitasnya Sudah Diketahui

Senin, 16 Desember 2024 - 11:36 WIB

Pelantikan 11 Bupati dan Walikota di Jabar Berpotensi Mundur, Ini Penyebabnya

Kamis, 12 Desember 2024 - 20:20 WIB

Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Narkoba Internasional, Selamatkan 9 Juta Jiwa

Rabu, 11 Desember 2024 - 20:17 WIB

Ini Motif Penculikan Seorang Wanita di Antapani

Berita Terbaru

Kepala Dimas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB, Panji Hernawan

BANDUNG UPDATE

Nataru, Wisatawan Bandung Barat Diprediksi Naik Sekitar 15 Persen

Senin, 16 Des 2024 - 16:16 WIB