DARA | Anggaran di Diskominfo Jabar pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp254 milyar. Nilai sebesar ini mengundang sorotan berbagai pihak.
Praktisi Hukum dari Peradi Kota Bandung Fidelis Giawa SH, menduga terjadi duplikasi dan penggelembungan anggaran. Indikasinya lanjut dia, cukup terang benderang.
“Indikasi duplikasinya dari nomenklatur seperti tidak terlihat adanya perbedaan substansi antar anggaran program pengelolaan aplikasi informatika dengan pengelolaan e government dilingkup pemerintah daerah provinsi,” tegasnya.
Karena itu Fidelis Giawa SH mendesak agar KPK menyelidiki APBD Jabar ini.
Bukan hanya Fidelis Giawa, Ketua Umum (Ketum) IKA Muda Universitas Padjadjaran (Unpad) Fuad Rinaldi membenarkan anggaran yang digelontorkan kepada Diskomminfo Jawa Barat pada tahun Anggaran 2023 sebesar 254 Milyar, terlalu besar dan itu termasuk penggelembungan anggaran.
Maka menuru Fuad, sebaiknya BPK Inspektorat, KPK perlu segera memanggil Kadiskomminfo Jabar untuk klarifikasi.
Kadiskominfo Jabar Ika Mardiah ketika dihubungi wartawan via WA cukup mengatakan, mangga lantas dia mengirimkan uraian DPA.
Saat didesak wartawan soal hanya satu mata anggaran yang diuraikan, Ika menyebutkan itu digabungkan.
Namun demikian Ika tak berkomentar saat ditanya itu hanya satu mata anggaran, sedangkan nilai tersebut ada dalam dua mata anggaran dengan kode rekening yang berbeda.
Editor: aldinar
