DARA | Anggota DPRD Jabar, H. Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan Kegiatan Reses III tahun sidang 2022-2023 di Desa Limbangan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, Jumat, (04/08/2023).
Kegiatan Reses III DPRD Jabar dilaksanakan secara serentak seluruh anggota DPRD Jabar dari tanggal 2 sampai 11 Agustus 2023 di daerah pemilihan masing-masing sebanyak 8 titik kegiatan. Dengan tujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Sebelum menyerap aspirasi warga Limbangan yang juga dihadiri para pengurus PDIP Limbangan dan beberapa tokoh masyarakat Limbangan, H. Memo Hermawan menyampaikan beberapa program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar.
Memo Hermawan yang pernah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut ini, mengatakan kegiatan reses ini selain kegiatan silaturahmi juga merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah serta terkait bantuan-bantuan yang digulirkan oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai aspirasi yang disampaikan warga, diantaranya, soal Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga bantuan keagamaan dan bantuan bagi pelaku UMKM.
Untuk bidang Pendidikan , beberapa perwakilan warga menyampaikan soal anaknya tidak masuk sekolah negeri, baik ditingkat SMP maupun SMA/SMK. Hal ini karena diduga adanya permainan dan manipulasi data identitas calon peserta didik oleh pihak tertentu. Padahal kami, warga asli yang tinggal tidak jauh dari sekolah, malah tidak masuk di sekolah negeri tersebut, ujar perwakilan warga Limbangan.
Menanggapi keluhan dan aspirasi warga Limbangan-Garut tersebut, H. Memo Hermawan yang juga Sekretaris Komisi V ini mengucapkan banyak terima kasih atas aspirasinya, dan semua aspirasi yang disampaikan sudah kita catat, selanjutkan akan dibahas di tingkat Fraksi Gerindra-PErsatuan, untuk dibawah kesidang paripurna dengan agenda Laporan Kegiatan Reses III T.A 2022/2023.
Adapun terkait permasalaan carut-marut pelaksanaan PPDB 2023, Memo membenarkan memang benar terjadi, baik berupa kecurangan, pemalsuan identitas dan manipulasi data, demi anaknya bisa masuk sekolah negeri, baik setingkat SMP mapun SMA/SMK Negeri.
Beberapa waktu lalu, Komisi V DPRD Jabar telah melakukan rapat koordinasi dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan PPDB 2023 dan Rekomendasi dengan Dinas Pendidikan beserta KCD Pendidikan se-Jabar, Dewan Pendidikan Jabar, Saber Pungli Pendidikan, Pemerhati Pendidikan, Tokoh Pendidikan/ Akademisi, LSM dan juga Media Massa.
“Kita tentunya berharap agar permasalahan PPDB 2023 terutama system Zonasi tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
H.Memo mengatakan, semua aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya maupun seluruh anggota Dewan selama kegiatan reses, setelah diserahkan kepada pemerintah provinsi dapat ditindak lanjuti dan direalisasikan dalam bentuk pembangunan atau berupa bantuan keuangan,” tandasnya.
