Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Barat Sonya Fatmala mengatakan, penanganan stunting tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja.
DARA | Melainkan harus ada intervensi dari berbagai pihak agar angka prevalensi stunting di wilayah KBB menurun dan tindak muncul kasus baru.
Menjelang akhir masa jabatannya, diakui Sonya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) menyangkut penanganan stunting tersebut.
“PR itu masih banyak sekali, makanya memang kita terus lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya saat menghadiri Kegiatan Optimalisasi Keluarga Tanggap Stunting di Kecamatan Padalarang, Selasa (15/8/2023).
Berangkat dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, berbagai intervensi dilakukan untuk penurunan jumlah stunting ini.
Salah satunya melakukan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (UNISBA) dengan pilot projeknya, Kecamatan Padalarang.
Ia menyambut baik, uluran tangan UNISBA dalam masalah stunting tersebut, sebagai upaya optimalisasi penanganannya.
Pemkab Bandung Barat tentunya, membuka lebar-lebar kolaborasi dengan semua pihak, termasuk para mahasiswa dan akademisi.
“Tentu bahagia sekali, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita sadari bahwa mungkin Tim kedokteran spesialis anak di KBB juga, masih terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua langkah strategis dan sangat membantu persoalan stunting di KBB yang dilakukan UNISBA.
Selain, membantu akurasi data tentang jumlah riil angka prevalensi stunting dengan pendekatan akademik, juga memberikan peningkatan kapasitas para kader Posyandu.
Menurutnya, menuntaskan persoalan stunting tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Tidak bisa selesai hanya dengan tempo waktu satu atau dua bulan saja.
“Tapi panjang sekali, karena stunting itu terkadang juga bukan hanya masalah pola makan. Tapi bagaimana pola asuh di rumah dan bagaimana air bersih di rumahnya, makan termasuk juga komorbid,” tuturnya.
Persoalan itulah, sambung Sonya, jika penanganan stunting tidak bisa dilakukan hanya oleh kader Posyandu saja. Akan tetapi semua stackeholder harus bergerak bersama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing.
Meski demikian, ia cukup bersyukur ternyata saat ini masyarakat sudah mulai melek dengan program pemerintah dalam mengentaskan angka stunting.
“Tentu ada peningkatan (pemahaman tentang stunting). Jadi kita juga, bisa melakukan intervensi mulai dari ibu hamil, sehingga akhirnya tidak lagi muncul angka stunting baru,” ucap istri dari Bupat i Bandung Barat Hengky Kurniawan ini.
Langkah itulah, yang dilakukan TP PKK saat ini dalam upaya mengentaskan angka prevalensi stunting di wilayah KBB.
“Jadi itu kita terus tingkatkan kepada masyarakat, bahwa mulai harus lebih awer lagi terhadap kesehatan anak, menyusui dan lainnya. Sekarang itu sudah era media sosial, pola mengasuh anak itu sudah banyak sekali di internet,” katanya.
Sementara itu, perwakilan dari Fakultas Kedokteran UNISBA, Dr.Santun Bhekti Rahimah, dr.,M.Kes mengatakan, pihaknya memang telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan TP PKK KBB, untuk mengentaskan angka stunting.
“Kami juga sebenarnya memang konsisten membantu pemerintah menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat dan fokusnya saat ini stunting,” ujarnya.
Pihaknya juga siap berkolborasi dengan Pemkab Bandung Barat menyangkut permasalahan di masyarakat.
Hal itu, sebagai bentuk pengabdian Fakultas Kedokteran UNISBA kepada masyarakat. Khusus untuk stunting, sasarannya langsung kepada keluarga balita.
“Di fakultas akademisi itu kan banyak pakar kesehatan, jadi permasalahan ya kita bantu kolaborasi,” katanya.
Terkait program kolaborasi tentang stunting, pihaknya memberikan edukasi para kader Posyandu dan memeriksa 200 balita untuk mengetahui jumlah anak stunting riilnya.
“Permasalahan (stunting) itu biasanya data yang sering sekali tidak singkron. Mudah-mudahan dari kegiatan ini jadi kita punya satu data di Kecamatan Padalarang, sebenarnya jumlah anak stunting itu ada berapa,” tuturnya.
Editor: denkur
