Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Bandung, Djamu Kertabudi mengapresiasi langkah Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif dalam mencari data riil angka prevalensi stunting di wilayahnya.
DARA | Sebelumnya, Arsan Latif mulai Jum’at, 14 Oktober 2023 berkeliling ke 16 kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk membahas persoalan stunting hingga ke akar-akarnya bersama para camat dan para kepala desa.
Arsan, berkeinginan bisa memperoleh data riil angka prevalensi stunting sebagai acuan untuk melakukan penanganannya.
“Tindakan Pj Bupati Bandung Barat dalam penanganan stunting ini, yang dimulai dari perolehan data yang akurat terhitung luar biasa yang patut diapresiasi,” kata Djamu Kertabudi saat dihubungi, Jum’at (14/10/2023).
Djamu menyatakan, baru kali ini pemimpin daerah mempersoalkan akurasi data prevalensi stunting di daerahnya yang dibuat dinas kesehatan.
Kata Djamu, justru inilah sebenarnya akar masalah dalam penanganan stunting di daerah. Sebelumnya lebih berkutat pada intervensi program penanganan stunting yang berorientasi pada anggaran.
Justru Pj Bupati Bandung Barat, sambung Djamu, malah menantang para camat dan para kepala puskesmas untuk dapat menyajikan jumlah data riil di daerah masing-masing angka prevalensi sebenarnya.
Langkah berikutnya, cukup tepat dengan upaya secara komprehensif melakukan intervensi program penanganannya.
Selama ini, data dinas kesehatan bersumber dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) melalui posyandu, puskesmas, dinas kesehatan.
“Namun dari hasil kajian beberapa perguruan tinggi bahwa data yang dihasilkan melalui sistem ini dimungkinkan tingkat akurasi datanya relatif rendah atau bias,” tutur Dosen Pasca Sarjana Nurtanio Bandung ini.
Ia menyebutkan masih biasanya persoalan ini dipengaruhi faktor sumber daya manusia (SDM), peralatan, metoda, dan aspek manajemen.
Maka dari itu, tampak sekali perbedaan yang signifikan antara data yang diperoleh dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukan angka prevalensi stunting di KBB sebesar 27,30 %. Sedangkan data dinas kesehatan konon ada di angka 11,5%.
Dengan demikian, lanjut Djamu, tidak berlebihan jika mengapresiasi tindakan Pj Bupati Bandung Barat dalam penanganan stunting tersebut. Mengingat target dari pemerintah pusat pada tahun 2024 prevalensi stunting di angka 14%.
Alhasil, penanganan stunting ini merupakan salah satu prioritas yang harus diutamakan dan merupakan kewajiban kepala daerah, karena termasuk rencana aksi reformasi birokrasi di bidang tematik yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan, investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kesehatan khususnya penanganan stunting.
“Hanya yang jadi pertanyaannya, siapkah petugas di lapangan para camat, para kades dan puskesmas bersama unsur masyarakat mengikuti langkah dan tindakan bupati dengan penuh integritas? Kita tunggu saja aksinya,” tuturnya.
Editor: denkur
