Satpol PP Jawa Barat harus bersinergi dengan Dirjen Bea Cukai RI untuk memberantas peredaran ilegal barang kena cukai.
DARA | Demikian ditegaskan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmidin, dalam kunjungan kerjanya di Cirebon.
Menurut Bey, Satpol PP memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atas penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, termasuk salah satunya memberantas peredaran ilegal barang kena cukai seperti rokok.
“Semoga kolaborasi ini bisa ditingkatkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengendalikan arus barang ilegal di wilayah kita,” ujar Bey Machmudin di Hotel Aston Cirebon, Kabupaten Cirebon.
Bey berada di Cirebon untuk Apel Konsolidasi dan Rakor Kasatpol Pamong Praja se – Jabar dalam Optimalisasi Gakum DBH – CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan Cipta Trantibum Pemilu 2024.
Bey memgapresiasi sinergi selama ini antara Satpol PP Jabar dengan Dirjen Bea Cukai.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Kanwil Dirjen Bea Cukai Provinsi Jawa Barat yang telah bekerja sama dengan Satpol PP,” ujarnya.
Adapun terkait peran Satpol PP dalam Pemilu Serentak 2024, Bey mengingatkan agar penggunaan aset barang milik daerah dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dipastikan sesuai aturan berlaku.
Kemudian dalam menciptakan kondisi aman dan kondusif, perlu bersinergi dalam melaksanakan patroli bersama guna mencegah serta menindak segala potensi pelanggaran, terutama pada tahapan-tahapan penting pada pemilu.
“Kami tahu ini tugas yang berat, kami berharap para Kepala Satpol PP untuk tetap menegakkan aturan bekerja sama dengan Bawaslu untuk tidak perlu takut. Baik disindir di medsos atau apapun, yang penting kita tegakkan aturan sesuai denga aturan yang berlaku,” tutur Bey.
Menurut Bey, dengan kerja sama yang solid, hingga upaya pemantauan secara berkala, potensi gangguan trantibum pada masa pemilu dapat dideteksi dan ditanggulangi sebelum bereskalasi jadi besar.
“Sinergi yang kuat, koordinasi yang baik, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kondisi trantibum akan menjadi fondasi bagi kesuksesan pemilu yang adil dan demokratis,” kata Bey.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Ade Afriandy menuturkan, Rakor Kasatpol PP se – Jabar bertujuan mengoptimalisasi penggunaan dan pengelolaan DBH – CHT dan penegakan hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021.
“Jawa Barat sendiri telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal melalui Keputusan Gubernur,” kata Ade.
Mengenai pelaksanaan pemilu perlu diantisipasi karena Jabar memiliki daftar pemilih tetap sekitar 35 juta pemilih tersebar di 27 kabupaten dan kota, 627 kecamatan, 5.311 desa, 645 kelurahan dan 140.457 TPS.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih SE, M.Si mendukung langkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menegakkan peraturan terutama terkait rokol ilegal dam Pemilu dengan melibatkan Satpol PP.
Menurut Ayu, penegakan hukum dengan menggelar operasi bersama terkait rokok ilegal, perlu gencar dilakukan. Hal ini agar optimalisasi penerimaan dan pengelolaan DBHCHT, yang nantinya bisa membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.
Ayu juga mengatakan, bahwa Kabupaten Cirebon sudah melakukan operasi bersama dengan bea cukai di 40 kecamatan, terkait dengan peredaran rokok ilegal. Hasilnya, pihaknya berhasil mengamankan ratusan ribu batang rokok ilegal tanpa cukai.
“Kami berhasil menyita sebanyak 362.213 batang rokok ilegal, hasil operasi bersama dengan bea cukai,” ujar Ayu.
Editor: denkur
