“Ini langkah yang kita rencanakan dari minggu kedua atau ketiga setelah (saya) menjabat (Pj Bupati), langsung kita programkan,” ujarnya.
DARA| Pmerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya menekan laju inflasi, menyusul meroketnya sembako serta komoditas holtikultura seperti beras, cabai dan bawang merah yang belakangan ini harganya meroket di pasaran.
Selain memberikan subsidi terhadap harga beras dan cabai, Pemkab Bandung Barat juga memberikan bantuan berupa alat pertanian, benih padi, benih bawang merah dan cabai merah, mulsa, pupuk hayati cair, insektisida dan lain-lain kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Penjabat Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengatakan, Pemkab Bandung Barat melakukan intervensi dalam penanganan Indeks Pengembangan Harga (IPH) melalui subsidi diantaranya untuk beras atau holtikultura cabai dan bawang merah.
Upaya tersebut, dinilainya cukup membantu masyarakat karena setelah disubsidi, harga beras dan holtikultura di pasaran tidak terlalu tinggi.
“Alhamdulillah, hari ini telah kita lakukan penyerahan sekaligus penanaman beberapa bibit bawang merah dan cabai merah. Ini langkah yang kita rencanakan dari minggu kedua atau ketiga setelah (saya) menjabat (Pj Bupati), langsung kita programkan,” ujarnya usai menyerahkan bantuan serta menanam cabai dan bawang merah di lahan sekitar Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Kamis (28/12/2023).
Ia beralasan baru bisa terlaksana pemberian bantuan tersebut, pas di penghujung tahun 2023, lantaran ada proses pergeseran anggaran serta butuh waktu mencari bibit bagus
Ia meminta kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) agar berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan bagi petani tersebut, tidak sekali ini saja.
Namun ke depannya, diperhatikan juga untuk kebutuhan lainnya seperti sarana pengairan bagi lahan pertanian mereka.
Ternyata salah satu hambatan yang dikeluhkan para petani di wilayahnya, menyangkut sumber air. Ia berkeinginan, Pemkab Bandung Barat bisa mensuplay air buat kepentingan bertani secara gratis.
“Saya sudah komunikasikan dengan Bupati Bandung, agar bisa berbagi air. Saya komunikasi dengan Pemdanya, supaya pipa dari atas, kita buat tempat penampungan baru, bagi kita,” jelasnya.
Masih persoalan kebutuhan air untuk mengairi lahan pertanian di wilayah KBB, Arsan mengaku jika dirinya sudah membicarakan hal itu dengan pemerintah pusat melalui program irigasi tersier yang bisa mengairi 15 ribu hektar tanah pertanian.
Ia juga menegaskan, langkah-langkah yang diambilnya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya.
Terlebih penduduk KBB sekitar 80 persennya merupakan petani, sehingga pemerintah harus memperhatikan itu. “Biar para petani kita, bisa merasakan kehadiran pemerintah di dalam pertanian ini,” ucapnya.
Sementara Kepala DPKP KBB, Lukman Hakim mengatakan, untuk mewujudkan sebagai daerah penyangga ketahanan pangan dan mendukung pengembangan pertanian, telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No 100.3.3.2/KEP.858-DKPP/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Wilayah Penyangga
Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung Barat.
Terkait bantuan yang diberikan pemerintah baik dari tingkat pusat, propinsi dan Pemkab Bandung Barat, ia menyebutkan diberikan kepada kelompok tani.
Disebutkan antara lain, Kelompok cabai 10 poktan (1.480 gram benih, 720 roll mulsa), Kelompok Bawang merah 2 poktan (439 kg benih), Kelompok hortikultura 38 poktan (Handsprayer 26 unit, power sprayer dan kelengkapannya 7 unit, cultivator 11 unit, traktor roda empat 4 unit, keranjang panen 130 pcs, cold storage 2 unit).
Selain itu, bantuan diberikan juga kepada sarana pertanian mendukung Kampung Buah – buahan serta bantuan kepada kelompok tani lainnya.
Editor: Maji
