Kemana Palestina harus mengadu jika Dewan Keamanan perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?
DARA | Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri Debat Terbuka (Open Debate) di DK PBB, di New York City, Amerika, kemarin.
Retno mengatakan, ini open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam tiga bulan terakhir dan Indonesia hadir di ketiganya. Membutikan bahwa Indonesia komitmen mendukung perjuangan Palestina.
Retno dalam paparannya mengingatkan DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida.
“Saya juga mengingatkan Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan,” ujarnya, dikutip dari situs resmi Kemlu, Rabu (24/1/2024).
“Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” imbuhnya.
Retno mengatakan, pertanyaan tersebut memang sengaja disampaikan ke DK karena melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar.
Selain itu, Retno juga menyampaikan pertanyaan: “kemana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?”
Retno mendesak anggota DK PBB segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat.
“Saya juga bertanya di depan DK PBB, apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah melayang, ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak?” tuturnya.
“Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk situasi di Gaza,” imbuhnya.
Retno juga menyampaikan, tanggal 18 Januari lalu Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan Negara Palestina untuk berdiri.
Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia.
“Apakah DK PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut? tanya Retno.
Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi.
Retno menekankan pentingnya tiga hal ini:
Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen.
Ini akan menjadi game changer untuk segala hal.
Paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi paska-konflik, dan proses Solusi Dua Negara.
Di saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.
Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB.
Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel.
Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel.
Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.
“Dalam pernyataan, saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” ujar Retno.
Editor: denkur
