Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menilai visi jangka panjang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan, sebab berpengaruh pada kesiapan menghadapi peluang sekaligus tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu.
DARA | Dedi juga mengatakan, setiap pengelola pendapatan harus melihat minimal 25 tahun ke depan, seiring dengan target pemerintah pusat yang ingin merealisasikan Indonesia Emas.
“Pemerintah daerah, khususnya Bapenda perlu memaksimalkan perannya,” kata Dedi dalam Rakor Pengelola Pendapatan se-Jawa Barat, Kamis (16/5/2024).
Menurut Dedi, setiap pemerintah daerah punya peran masing-masing. Bapenda pun sama. “Kita harus melihat jauh ke depan apa yang ingin dicapai untuk kemajuan bangsa. Bapenda pun punya peran yang harus dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Diketahui, kinerja Bapenda menjadi salah satu bagian penting bagaiamana pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal krusial lainnya bisa berjalan untuk pemerintah daerah.
Kata Dedi, kesamaan visi jangka panjang harus dimiliki karena ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan, sehingga semua pengelola bisa menyikapi dan beradaptasi dengan kesiapan yang baik.
Faktor yang memengaruhi pendapatan yang dimaksud di antaranya, pertumbuhan ekonomi, demografi, investasi dan infrastruktur, kebijakan pajak, sektor bisnis dan industri, teknologi dan inovasi, kondisi pasar global, ketahanan lingkungan, ketahanan sosial dan kesejahteraan, ketidakpastian kondisi politik global.
“Saat perang terjadi antara Ukraina dan Russia, atau pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, pengaruhnya sangat besar bagi pendapatan. Kondisi ini pula yang mengharuskan kita siap untuk beradaptasi dan inovasi,” kata Dedi.
“Solusi itu harus kita cari. Pengetahuan dan inovasi teknologi juga harus terus dilakukan agar pelayanan kepada Masyarakat tetap baik. Ketimpangan pendapatan maupun integrasi data harus terus berjalan,” imbuhnya.
Dedi meminta kekompakan para pengelola se-Jawa Barat terus menguat dan bisa merealisasikan pendapatan Rp35 triliun untuk tahun 2024.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi mengatakan, pandemi itu bukan berarti tidak akan berulang, jadi harus prefer.
“Kejadian kemarin pandemi membuat PAD turun, kenapa? restoran pada tutup, bukannya makanan turu. Kedua, geopolitik. Geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian antara Israel dan Palestina, mau ga mau akan mempengaruhi suplai, itu pasti harga mahal, bisa inflasi dan sebagainya, makanya kita harus pintar,” tuturnya.
Semua sebab akibat yang terjadi harus bisa ditangkap dengan baik agar saat mendapat peluang atau bahkan tantangan, solusinya bisa segera didapatkan.
Iwan mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang berkembang cepat. Jangan sampai pemerintah tidak bisa mengejarnya.
Jawa Barat sebagai provinsi terbesar, lanjut Iwan harus terus meningkatkan penerimaan potensi daerah. Pajak konsumsi pasti naik, namun yang harus dijaga adalah jangan sampai potensi besar konsumennya ini tidak tercukupi suplai kebutuhannya.
Kuncinya adalah ditingkatkannya daya saing, stimulus usaha-usaha yang memang menggunakan teknologi.
Sejauh ini, kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Bapenda sudah sangat baik. Banyak inovasi yang sudah direplikasi daerah lain. Begitu pua dengan Upaya integrasi data, Bapenda disebut salah satu pionir.
“Dulu Bapenda itu kerja sama dengan Dirjen Pajak, saya waktu itu Direktur IT Dirjen Pajak, pertukaran data pertama kali, bahkan sistem informasi Jawa Barat itu bener-bener menjadi percontohan dari Jawa Barat,” katanya.
?Bapenda itu tugasnya adalah bagaimana mengelola pajak dengan fair dan transparan. Tugasnya pajak Bapenda itu kan sebetulnya 3 secara garis besar. Service yang baik, pengawasan hingga pemanfaatan teknologi. Semuanya sudah baik dan saya lihat progressnya makin baik,” imbuhnya.***
Editor: denkur
