Seratus orang dari kaum disabilitas dan perwakilan partai politik (parpol) mengikuti Sosialisasi Pasca Pemungutan Suara.
DARA | Sosialisasi digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Hotel Lembang Asri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (7/8/2024).
Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Barat (Jabar), Hari Nazarudin mengatakan, KPU tetap memberikan pendidikan politik kepada pemilih walaupun ada ataupun tidak ada pemilu.
Bagi KPU KBB, sosialisasi tersebut memiliki nilai plus lantaran saat ini tengah menghadapi Pilkada Serenrak, yang bakal digelar pada 27 November 2024.
Terutama bagi kelompok disabilitas yang di dalamnya terdapat pendidikan pemilu berkualitas.
“Kelompok disabilitas menjadi prioritas untuk diberikan pendidikan pemilu. Ini adalah kebijakan dari KPU RI, dan saya hanya membuka kegiatan ini saja,” ujarnya, usai membuka sosialisasi ini.
Menurutnya, KPU menaruh perhatian tersendiri bagi kelompok disabilitas. Saat pemilih memberikan suaranya di bilik suara, tersedia alat bantu tunanetra yang disebut template.
Dipastikan setiap TPS memiliki template ini pada saat pelaksanaan Pilkada nanti.
“Inilah yang disebut pemilu akses, dimana kita memikirkan semua elemen masyarakat, mulai dari pendataan hingga pelaksanaan, termasuk juga pendidikan bagi pemilih melalui sosialisasi,” paparnya.
Ia juga menyampaikan, untuk disabilitas lainnya, KPU menyiapkan formulir C2 untuk keperluan pengantaran ke TPS.
Untuk membantu golongan disabilitas pada saat pencoblosan, bisa minta pendampingan. Orang yang menjadi pendampinginya bisa memilih sendiri, baik dari keluarga maupun petugas TPS, yang sudah dijamin netralitasnya karena telah disumpah.
Berbicara soal Pilkada Serentak, Hari menyatakan jika pihaknya merasa memiliki beban tersendiri, yang menyangkut partisipasi masyarakat.
“Pada saat partisipasi pemilu kemarin sangat tinggi dan memenuhi target. Tati tidak ada sejarah partisipasi Pilkada yang lebih besar dari pemilu (pileg dan pilpres), sehingga ini menjadi tantangan bagi kami,” ujarnya.
Oleh karena itu, KPU melakukan berbagai upaya dan terus berikhtiar, salah satunya dengan sosialisasi seperti ini.
“Kami tetap optimis bahwa partisipasi pemilih di Pilkada mendatang minimal akan sama. Kami yakin tim sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini,” katanya.
Sementara, Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman sependapat bahwa pendidikan politik harus berkelanjutan. Tak hanya digelar pada saat menjelang pemilu semata.
“Ketika pemilu usai digelar, tapi pendidikan politik kepada masyarakat harus berkelanjutan. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama Pilkada KBB mendatang bisa terus meningkat,” tuturnya.
Ia juga menyatakan bersyukur KBB ditunjuk KPU RI untuk menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu.
“Sosialisasi tidak hanya kepada penyandang disabilitas, tapi juga pemilih pemula, dan kelompok perempuan. Penyelenggaranya KPU RI, kami di daerah hanya menyiapkan peserta,” ujarnya.***
Editor: denkur
