DARA | Memiliki visi misi menjadikan Bandung ASIK (Agamis, Sejahtera, Inovatif, Kreatif dan Kolaboratif) Dr. Dandan Riza Wardana ingin menggerakan seluruh elemen untuk bersama-sama ‘Ngadandanan Bandung’.
‘Ngadandanan Bandung’ dapat diartikan, melanjutkan dan meningkatkan program yang sudah baik dan membenahi persoalan yang kerap dan masih terjadi di Kota Bandung.
Salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan warga dan terjadi di setiap tahun yakni soal pendidikan, terutama saat memasuki masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Bagi calon Wali Kota Bandung di Pilkada 2024 ini, meningkatkan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas merupakan isu strategis yang menjadi salah satu prioritas dan perhatian.
“Saya juga bahkan mendengar bagaimana kegalauan orang tua tentang zonasi sekolah. Jadi kita ingin ada program-program, termasuk di dalamnya bahwa pendidikan ini adalah mensetarakan,” ujar Dandan saat menjadi narasumber Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, No. 262, Bandung, Rabu (2/10/2024).
Menurutnya, zonasi dalam PPDB itu tidak harus hanya diperuntukan di sekolah negeri. Zonasi itu sebenarnya sudah pemberian dari pemerintah pusat dan itu sudah menjadi program.
“Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kota harus bisa mengisi kekosongan, kekurangan dari zonasi ini,” ucapnya.
Dirinya tidak ingin ada orang tua siswa yang merasa diberatkan dan terbebani saat anaknya hanya masuk ke sekolah swasta dan tidak bisa masuk ke sekolah negeri.
“Kita harus bikin lagi ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) daerah. Khusus juga untuk sekolah swasta. Masyarakat juga merasa, ya okelah (bila anaknya harus masuk sekolah swasta),” ungkapnya.
Bila melihat realita satuan pendidikan di Kota Bandung, Dandan menyebut jumlah sekolah di setiap kecamatan di Kota Bandung belum merata. Bila memang harus membangun sekolah baru, itu juga akan dihadapkan terhadap kesiapan penunjang pendidikannya.
“Mungkin bisa sekarang membangun sekolah baru, tetapi kan membangun itu tidak segawayah (gegabah). Kalau misalkan membangun harus mencari tenaga pendidiknya , administrasinya seperti apa, sarana dan prasarananya,” jelasnya.
“Tapi kalau memang bisa mengadakan sekolah negeri (yang baru), ya kenapa enggak. Duit rakyat jang (untuk) rakyat,” tegasnya.
Tapi menurutnya, keberadaan sekolah swasta bisa menjadi pilihan dalam menyediakan pemerataan pendidikan bagi warga Kota Bandung.
“Sekolah swasta bisa murah dengan dibantu oleh pemerintah Kota Bandung. Itu bisa mengobati kegundahan orang tua,” tuturnya.
Bila dirinya dipercaya dan terpilih menjadi Wali Kota Bandung periode 2025-2030, terkait isu pemerataan pendidikan yang berkualitas, sebagai pemerintah Kota Bandung akan menyiapkan kewenangan yang sesuai dan berupaya mendorong pemerintah provinsi terkait satuan pendidikan tingkat SMA/SMK.
Terkait pelibatan sekolah swasta dalam meningkatkan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi warga Kota Bandung, dirinya akan bertemu dengan perhimpunan sekolah swasta.
“Kita akan ketemu dengan para stakeholder di sekolah-sekolah swasta. Apa sih handicap-handicap-nya. Kita duduk bareng, jangan sampai ada perbedaan-perbedaan antara (sekolah) negeri dan swasta yang jauh dan jomplang,” pungkasnya.
Bagi calon wali kota Bandung Dandan Riza Wardana, penyelesaian peningkatan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas jadi salah satu dari 11 poin Komitmen yang akan dikerjakan oleh Paslon Dandan-Arif bila memenangkan Pilkada 2024 Kota Bandung. (*)
