DARA | Unjuk rasa masyarakat Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, untuk mendapatkan hak pengelolaan limbah pabrik yang ada di daerahnya mendapatkan perlawanan keras. Padahal unjuk rasa dan upaya itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa setempat.
Aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat setempat menuntut hak pengelolaan limbah pabrik PT Inti Ganda Perdana (IGP) di area Kawasan Industri Mitra Karawang, pada Selasa (5/11/2024) mendapat penghadangan dari sekelompok massa tandingan.
Aksi masyarakat Desa Parungmulya yang didominasi ibu-ibu dihadang oleh sekelompok massa berbaju ormas dan LSM. Aksi tandingan diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan masyarakat setempat mendapatkan hak pengelolaan limbah pabrik PT IGP.
Dua massa yang saling berhadap-hadapan itu sempat menimbulkan kericuhan. Bahkan beberapa orang dari kelompok masyarakat Desa Parungmulya mengalami luka-luka akibat kericuhan itu.
Namun kericuhan itu tidak berlangsung lama, karena langsung ditangani oleh pihak kepolisian yang berjaga di lokasi.
Sebenarnya, masyarakat Desa Parungmulya meminta hak pengelolaan limbah ekonomis serta limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dari pabrik yang ada di daerahnya, untuk mendukung pertumbuhan perekonomian desa.
“Pemerintah desa sudah setuju dan menyepakati kalau pabrik PT IGP (Inti Ganda Perdana) yang berlokasi di Kawasan Industri Mitra Karawang menyerahkan hak pengelolaannya ke perusahaan lokal desa yang berkompeten,” kata Cep Elih, salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Menurutnya, masyarakat Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel berharap agar pihak perusahaan yang ada di daerahnya memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian masyarakat.
Dengan diberikannya hak pengelolaan limbah ekonomi dan limbah B3 kepada perusahaan lokal milik putra daerah, maka itu akan mendongkrak pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.
Jika limbah ekonomis dan B3 dari pabrik PT IGP itu dikelola perusahaan lokal, maka dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga jumlah pengangguran bisa berkurang dan perekonomian masyarakat bisa meningkat.
Pemerintah desa sudah merekomendasikan salah satu perusahaan lokal yang berdomisili di desa setempat untuk bisa mengelola limbah ekonomis dan B3 dari plant tiga pabrik PT IGP.
Namun rekomendasi itu tidak digubris, sehingga masyarakat setempat beberapa kali melakukan unjuk rasa di depan pabrik PT IGP. Bahkan pihak pabrik dari PT IGP justru memberikan hak pengelolaan limbah kepada pengusaha dari luar Desa Parungmulya.
