Cisumdawu Dipakai Jalur Mudik 2019, Komisi IV DPRD Jabar Minta Tinjau Ulang

Sabtu, 20 April 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA | BANDUNG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta faktor keamanan dan keselamatan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) diperhatikan. Maka itu rencana penggunaan Ruas Tol Cisumdawu sebagai jalur mudik lebaran tahun ini harus ditinjau ulang.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanadi mengatakan pihak terkait wajib melakukan uji kelayakan Tol Cisumdawu. Khususnya, ruas Rancakalong-Sumedang tepatnya di seksi II Cisumdawu.  “Logikanya kan jalan ini harus layak pakai, ini yang harus diperhatikan betul,” ujar Daddy.

Menurut dia, uji kelayakan tol tersebut wajib dilakukan. Sebab, lanjut Daddy, berkaitan dengan keselamatan pemudik ketika melaksanakan rutinitas mudik.

Selain itu, kelengkapan pendukung juga harus diperhatikan misalnya, rambu-rambu lalu lintas, termasuk lampu penerangan jalan, terutama di bagian terowongan yang panjangnya mencapai 472 meter itu.

“Terowongan itu kan cukup panjang, itu wajib dilengkapi lampu lalu lintas. Logikanya kan gak mungkin dipakai kalau tidak dilengkapi lampu,” katanya.

Daddy mengaku belum melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi ruas Tol Cisumdawu yang telah rampung hingga direncanakan untuk dipakai sebagai jalur alternatif mudik. Berdasarkan pengecekan terakhir yang dilakukan beberapa bulan lalu, masih banyak yang harus dikerjakan.

“Saya kembali tegaskan, jika belum layak, mending jangan digunakan, daripada berisiko terhadap keselamatan,” sambungnya.

Menurut Daddy, pada Lebaran 2018 lalu sebenarnya Tol Cisumdawu sudah direncanakan dijadikan jalur alternatif untuk para pemudik. Namun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi karena terkendala sejumlah persoalan, terutama persoalan pembebasan lahan.

“Di Seksi 1 fase 1 dan 2 kan masih ada persoalan pembebasan lahan. Itu sebenarnya lahan milik IPDN, tapi ada warga yang menggugatnya. Gugatan pertama IPDN menang, lalu warga kembali melayangkan gugatan kedua,”katanya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk menuntaskan persoalan tersebut. Sebab, Seksi 1 dan Seksi 2 Tol Cisumdawu menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pembangunannya.

“Tol Cisumdawu ini kan tidak semua dibangun oleh konsorsium, ada kewajiban pemerintah di Seksi 1 dan 2, ini yang harus segera dituntaskan,” tandasnya.

Proyek Tol Cisumdawu sepanjang 60,1 km terbagi ke dalam dua fase. Fase I terdiri dari seksi I dan II, mulai ruas Cileunyi hingga Rancakalong menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sementara fase II terdiri dari seksi III-VI, mulai ruas Sumedang hingga Dawuan, Kabupaten Majalengka yang menjadi tanggung jawab pihak konsorsium, yakni PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT).

PT CKJT membangun seksi III (Sumedang-Cimalaka) sepanjang 4,05 km, seksi IV (Cimalaka-Legok) sepanjang 8,20 km, seksi V (Legok-Ujung Jaya) sepanjang 14,9 km, dan seksi VI (Ujung Jaya-Dawuan) sepanjang 6,07 km.

Wartawan: M Syafrin Zaini

Berita Terkait

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya
Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani
Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial
Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar
DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok
Begini Harapan Penjabat Gubernur Jabar kepada Piminan DPRD Yang Baru
Buky Wibawa Jadi Ketua DPRD Jabar, Inilah Empat Nama Wakilnya
Pansus 1 Optimistis Pembahasan Tatib DPRD Jabar Rampung Sesuai Jadual
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 12:07 WIB

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya

Jumat, 8 November 2024 - 09:16 WIB

Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani

Selasa, 5 November 2024 - 09:28 WIB

Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial

Sabtu, 2 November 2024 - 10:29 WIB

Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar

Jumat, 1 November 2024 - 10:16 WIB

DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok

Berita Terbaru