Dedi pun mengungkapkan, ke depan arah kepemimpinannya tidak akan memprioritaskan dana hibah.
DARA| Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengendus indikasi praktik penyelewengan dalam pengalokasian dana hibah di Pemprov Jabar. Dalam temuannya, ia mendapati ada salah satu admin yang menguasai hingga bantuan ini terpusat dibeberapa kabupaten dan kota.
Paling mengagetkan, alokasi anggaran untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kalah dengan besaran dana hibah ke beberapa kabupaten dan kota tersebut.
Dedi Mulyadi sempat menyampaikan temuan itu melalui akun YouTube-nya. Pada kesempatan itu, Dedi menginformasi adanya dugaan penyaluran hibah senilai Rp50 miliar dalam dua tahun berturut-turut. Nilai yang sangat jauh berbeda dari anggaran Satpol PP tahun 2024 yang hanya Rp500 juta ditambah belanja pegawai sebesar Rp2 miliar.
Inspektur Jabar Eni Rohyani mengatakan, nilai dana hibah terbesar yang pernah dikucurkan Pemerintah dalam satu tahun mencapai Rp3 triliun. Termasuk adanya bantuan hibah untuk ratusan pemohon atau proposal pengajuan hibah dari Garut.
Dengan demikian, Dedi Mulyadi memastikan, alokasi dana hibah secara ugal-ugalan ini tidak hanya disampaikan dirinya saja. Melainkan, Inspektorat turut membenarkan persoalan ini.
“Ugal-ugalan itu kan bukan pernyataan saya aja itu pernyataan inspektorat loh jadi memang terjadilah missed pengelolaan keuangan di mana ada admin yang menguasai sistem sehingga dia bisa memasukkan anggaran bisa memproses dan bisa mencairkan,” kata Demul di Gedung Pakuan, Rabu (22/1/2025).
Dedi menuturkan, persoalan ini nantinya akan diselesaikan setelah dirinya dilantik sebagai gubernur definitif pada 6 Februari 2025.
“Nah ini kan ke depan harus segera ditertibkan sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan yang paling utama. Mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat,” jelas Dedi.
Dedi pun mengungkapkan, ke depan arah kepemimpinannya tidak akan memprioritaskan dana hibah. Ia akan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat secara luas, seperti soal perbaikan jalan.
“Kita akan mengkoreksi. Jadi gini, kita hari ini tidak akan memprioritaskan hibah. Kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi tahun ini jalan provinsi harus selesai 100 persen,” katanya.
Editor: Maji
