DARA | CIANJUR – Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sempat kisruh, Jumat (3/4/2019) malam. Akibatnya, rapat jadi molor karena seharusnya rampung Sabtu (4/5/2019).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kekisruhan tersebut mempermasalahkan konsep penentuan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Zawari, mengatakan, ada perbedaan dalam penentuan DPK.
“Yang dipermasalahkan itu, terkait dengan konsep DPK di salah satu kecamatan. Jadi yang dipersoalkan, apa dan seperti apa data yang mau disampaikan. Gagasan KPU dan PPK ada sedikit perbedaan,” ujar Usep, ditemui di Cipanas, Sabtu (4/5/2019).
Usep mempertanyakan, data yang dicantumkan pada DPK adalah orang/pemilih yang datang atau memang sudah terdaftar. DPK terbagi dua yakni yang sifatnya diproyeksikan maupun yang datang saat hari pencoblosan.
Ia menyebutkan, perdebatan itu memanas sehingga perlu dilakukan skorsing. Namun, akhirnya ditemukan titik terang terkait salah satu TPS yang datanya dirasa belum pas.
“Supaya terjadi penyesuaian angka DPK, maka hitung ulang mulai dari form DA dan DAA perlu dilakukan serta ditelusuri sampai mendapatkan angka DPK yang tepat,” ujarnya.
Meski demikian Usep tidak mengkhawatirkan kemungkinan mundurnya jadwal rapat pleno. Menurut dia, yang terpenting adalah kualitas rapat tetap terjaganya, terlebih masih ada sisa waktu yang ditargetkan oleh pusat hingga beberapa hari mendatang.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, mengatakan, debat yang terjadi hanya merupakan insiden kecil. “Berawal dari pertanyaan-pertanyaan kritis dari Bawaslu mengenai konsep DPK. Tapi, disampaikan dalam pandangan PPK dengan nada yang tinggi,” ujar dia.
Menurut Hilman, hal itu menyangkut tata cara penyampaian yang dianggap tidak begitu pas di tengah forum. Namun, secara substansi, tidak ada kesalahan yang terjadi.
Lebih lanjut dikatakan, pihak KPU saat itu langsung memberikan penjelasan terkait persoalan DPK. Tapi, cara penyampaian pihak terkait tetap dinilai tidak sesuai sehingga akhirnya menyulut emosi PPK terkait.
“Pihak Bawaslu sepertinya tidak terlalu puas dengan penjelasannya. Akhirnya tersulut lah emosi kawan-kawan,” ujarnya.
Menurut Hilman, hak tersebut menjadi salah satu alasan mundurnya jadwal rapat pleno. Walaupun, sebenarnya jadwal tetap diperkirakan mundur sekalipun tidak terjadi insiden.
“Ditargetkan kita tambah lagi waktu sehari untuk menyelesaikan karena sejauh ini, baru sebelas kecamatan yang selesai,” katanya.***
Wartawan: Purwanda
Editor: Ayi Kusmawan
