DATA | BANDUNG – Diperkirakan pembangunan RSUD Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menhabiskan anggaran Rp300 miliar. Kontrak pembangunannya telah ditandatangi oleh Direktur RSUD Soreang, dr Iping Suripto, dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung, drg Grace Mediana Purnami, dengan Direktur PT Pembangunan Perumahan (PP), Anton Satyo Hendriatno.
Bupati Bandung, H Dadang M Naser, yang menyaksikan penandatanganan kontrak sistem Multiyears (kontrak tahun jamak) tersebut, mengungkapkan, pembangunan RSUD Soreang akan menghabiskan anggaran sekira Rp300 miliar. Target pembangunannya, selesai Oktober 2020 dengan sistem Multiyears.
Besar anggaran dengan berbagai subsistem, menurut bupati, sebenarnya Rp324 miliar. Namun dalam prosesnya PT PP memenangkan tender senilai Rp 296 miliar.
“Setelah disandingkan dengan pengawasan dan perencanaan, bahwa ada konsultan yang terlibat, maka tetap dianggarkan lebih dari Rp. 300 miliar,” kata Dadang Naser.
Pemindahan bangunan RSUD Soreang, lanjut Dadang Naser, dilatarbelakangi bahwa sebagai penunjang ibu kota kabupaten, Soreang harus memiliki RS yang representatif. Kini RSUD yang berlokasi di kawasan alun-alun Soreang tersebut, berada dalam kondisi overload (kapasitas berlebih).
“”Tidak bisa lagi melayani dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana. Tipe C yang disandang sudah tidak bisa ditingkatkan, dikarenakan lahan tidak memungkinkan untuk pengembangan. Padahal manajeman telah menunjukkan kapasitas dan kualitasnya sehingga memperoleh akreditasi paripurna,” ujarnya.
Terdorong kondisi tersebut, pihaknya mengambil solusi dengan merelokasi. Tapi, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. “Jumlahnya 5 lantai termasuk basement dengan luas tanah sekitar 7 hektar. Nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas moderen dan berkapasitas 320 tempat tidur,” kata dia.
Dadang bangga karena dinamika yang sudah dilampaui tersebut kini sudah mulai tersusun dan terproses satu per satu. Proyek itu merupakan proyek terbesar di Kabupaten Bandung.
Untuk itu dia berpesan, agar dalam prosesnya terus berkonsultasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D). Sepanjang sejarah, inilah proyek terbesar yang keseluruhannya ditunjang APBD Kabupaten Bandung.
“Oleh karena itu, kehati-hatian pun harus berlipat-lipat. Pengawasan hukum tengah ditegakkan dan jangan sampai ada penyimpangan. Di sinilah dibutuhkan konsultasi yang berkelanjutan dengan TP4D. Alhamdulillah pembinaannya sudah dimulai hari ini, tinggal nanti pengawasan di lapangan,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
