DARA | BANDUNG – Pemprov Jawa Barat terus ngabret (berupaya maksimal) menuju provinsi digital. Seluruh urusan birokrasi warga Jawa Barat akan dibuat digital.
Sehingga, pengawasan dari hulu ke hilir dapat lebih mudah karena transparan. Dengan begitu potensi korupsi di lingkungan birokrasi dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri rapat Koordinasi Terkait Implementasi Integrasi Pajak Pusat dan Daerah di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Bandung.
Rapat kemarin, dihadiri unsur KPK, staf kepresidenan, perwakilan keuangan, dan Dirjen Pajak. “Karena ada arahan dari presiden untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi khususnya di bidang penerimaan pajak,” kata gubernur.
Menurut dia, ada tiga manfaat teknologi digital di ranah birokrasi. Pertama fungsi kontrol, seperti e-budgeting. Kedua menjadi alat observasi sebagai pendukung ketika akan mengambil keputusan.
Manfaat ketiga, menjamin koneksi antara pemerintah dan warga. Sehingga, demokrasi partisipatif melalui komunikasi digital dapat berlangsung.
Teknologi, gubernur, memungkinkan database diakses dengan cepat dan mudah. Sehingga, dapat mencegah korupsi.
Maka, lanjut dia, digitaliasi harus bisa menyentuh semua lini. Ia bertekad untuk terus mereformasi birokrasi di Jawa Barat.
“Kami berikan hal yang paling mahal dari kami yaitu political will. Saya sangat komit melakukan reformasi,” ujarnya.***
Editor: Ayi Kusmawan
