DARA | CIANJUR – Pemkab Cianjur, Jawa Barat kekurangan ribuan pegawai. Untuk memenuhi kekurangannya, pemkab setempat telah mengajukan formasi melalui rekrutmen calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, mengatakan, jumlah pegawai Pemkab Cianjur saat ini sekitar 13 ribu orang . Jika berhitung jumlah ideal, di Cianjur butuh sekitar 18 ribu pegawai.
“Jumlahnya (pegawai) memang masih ideal, kita coba untuk mengajukan kuota melalui proses rekrutmen CPNS dan P3K,” ujar Tohari, kepada wartawan, Rabu (19/6/2019).
Tohari menyebutkan, sudah hampir lima tahun terakhir Pemkab Cianjur tak melakukan rekrutmen pegawai karena pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium. Di sisi lain, setiap tahun rata-rata jumlah ASN yang memasuki masa pensiun mencapai 600 orang.
“Sudah cukup lama kita tak merekrut pegawai. Makanya bisa dibayangkan berapa ribu kekurangan jumlah pegawai selama masa moratorium hampir lima tahun terakhir,” kata dia.
Tahun ini Pemkab Cianjur mengajukan kuota formasi rekrutmen calon PNS dan P3K. Untuk CPNS, Pemkab Cianjur mengajukan kuota sebanyak 120 orang dan P3K 150 orang. “Sudah kami ajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Komposisi sesuai aturannya kan 70% untuk P3K dan 30% untuk CPNS. Tapi itu sifatnya sementara karena disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Pengajuan kuota formasi sudah berdasarkan analisa jabatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Artinya, pengajuan disesuai kebutuhan pegawai agar berjalan efektif dan efisien.
“Kalau anggarannya mampu, mungkin kuota jumlahnya bisa bertambah. Kalau tidak siap, kuotanya bisa turun,” katanya.
Sejauh ini pegawai yang paling banyak dibutuhkan di lingkungan pendidikan atau guru. Ia mencontohkan di satu sekolah negeri hanya terdapat satu orang pegawai berstatus ASN.
“Sisanya merupakan honorer. Kondisi ini tidak baik karena ada beberapa jabatan yang memang harus diisi pegawai berstatus ASN,” ujarnya.
Tak hanya di lingkungan pendidikan, lanjut Tohari, di lingkup OPD juga masih terdapat kekurangan pegawai yang sifatnya teknis. Kekurangan pegawai itu yang saat ini terus diupayakan Pemkab Cianjur agar terisi pegawai sesuai kompetensinya.
“Disebut mendesak ya mendesak. Tapi disebut tidak mendesak juga iya karena merekrut pegawai itu otomatis harus dipikirkan anggarannya. Idealnya memang jumlah pegawai cukup banyak untuk menunjang kinerja,” katanya.
Menurut informasi, rekrutmen P3K tahap kedua akan dilaksanakan Juli tahun ini. Sedangkan rekrutmen CPNS dilaksanakan Oktober.
“Tapi itu tergantung dari pemerintah pusat. Ranahnya ada pada mereka. Sampai sekarang kami belum menerima juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) dari pusat,” ujarnya.
Juklak dan juknis, menurut dia, juga jadi pegangan pemerintah menginformasikan persyaratan bagi CPNS dan P3K. Misalnya untuk rekrutmen guru formasi P3K, tahun ini persyaratannya belum tentu sama dengan tahun lalu.
“Kami tunggu kepastiannya dulu dari pusat,” katanya.
Pada tahap pertama rekrutmen P3K beberapa waktu lalu, lanjut Tohari, jumlah honorer K2 di Kabupaten Cianjur yang memenuhi passing grade lebih kurang 1.200 orang. Namun kuota P3K harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menambahkan, hasil konsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemampuan keuangan untuk belanja pegawai baru hanya cukup teraloksikan 500 hingga 600 orang. “Kami konsultasi dengan pihak BPKAD menyangkut kemampuan keuangan daerah. Hitungannya bisa dilihat dari jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun,” ujar Tohari.***
Wartawan: Purwanda | Editor: Ayi Kusmawan
