DARA | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Bappeda setempat sedang menghitung anggaran untuk menggratiskan biaya SMA/SMK di Jawa Barat. Jika penghitungannya tuntas, ia berharap kebijakan tersebut disetujui DPRD.
“Kita sudah siapkan dana menggratiskan pendidikan khususnya yang kita kelola yaitu SMA/SMK dan saat ini sedang dihitung oleh Bappeda. Mudah-mudahan disetujui dewan, mulai tahun depan biaya SMA/ SMK insyaAllah kita gratiskan,” katanya seusai menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 tingkat Jabar, di Bale Asri Pusdai Bandung, Rabu (26/06/19).
Terkait penggratisan biaya tersebut, ia harap kader PKK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menelusuri dan medeteksi anak yang terancam putus sekolah. “Saya titip ke Bu Atalia sebagai Ketua TP PKK Jabar saya kasih tugas menjadi detektif mencari anak putus sekolah. Jadi di Jabar tidak boleh ada anak putus sekolah.”
Gubernur yang juga Pembina TP PKK Jawa Barat ingin keakuratan data mengenai anak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Dengan begitu, kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran.
“Orang putus sekolah alasannya pasti tidak ada biaya. Kita uang ada tapi karena salah data kita tidak bisa menolong si anak tadi. Karena itu PKK juga harus mendata supaya anggaran kita bisa efektif oleh data yang baik atau good data good decission,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Paratya Kamil, menyatakan siap mendukung program pemerintah. Sebagai mitra kerja pemerintah, PKK wajib konsisten dan mengiringi kebijakan program pemerintah.
“Terkait dengan yang dikatakan Pak Gubernur, peran PKK yaitu pendataan, penyuluhan, dan penggerakan. Dengan ini tentu kita sebagai mitra pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Artinya kita harus bersinergi dengan program pemerintah,” kata Atalia.
Untuk itu, Atalia bersama jajarannya akan terus berdampingan dengan pemerintah untuk saling menggelorakan program pemerintah demi terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya dengan tidak turut menyebarkan hoax, serta mendukung pembangunan khususnya bidang pendidikan.***
Editor: Ayi Kusmawan
