DARA | BANDUNG – Wakil Bupati Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Hengki Kurniawan, merasa koordinasi antarlini di lingkungan Pemkab daerah ini masih lemah dan cenderung buruk. Ia mencontohkan untuk mendapatkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) dari SKPD saja sulit.
“Sebagai pimpinan yang tugasnya mengawasi ke dalam, kadang minta DPA saja dipingpong sana sini. Bagaimana saya bisa mengawasi, DPA saja sulit saya dapatkan, sekalinya dapat hanya satu dinas,” katanya, dalam Rapat Kerja Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD KBB Tahun Anggaran 2018, di Lembang, Kamis (27/6/2019), dilansir bandungbaratpos.com.
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta seluruh SKPD Pemkab BB menindaklanjuti temuan BPK RI. Hal tersebut berimbas terhadap kinerja Pemkab daerah ini yang memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2018.
Menurut dia, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Pemkab BB yang menyebabkan gagalnya memperoleh predikat WTP, harus segera diperbaiki oleh seluruh SKPD setempat. “Kalau ada masalah di dinas atau Kadis sebelumnya, ayo koordinasi kita kerjasama menyelesaikan masalah ini bersama-sama.”
Hengki mengingatkan, setiap penyelewengan ada sanksi yang menunggu baik sanksi administratif maupun pidana. Hengki meminta juga, dalam sepuluh hingga 15 hari ke depan harus ada perkembangan terkait temuan BPK RI.
“Sepuluh sampai 15 hari ke depan saya tunggu progresnya,” kata dia.***
Editor: Ayi Kusmawan
