Emil Salim Angkat Bicara tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota

Jumat, 23 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Emil Salim (Foto: Lintas Peristiwa Online)

Emil Salim (Foto: Lintas Peristiwa Online)

DARA | JAKARTA – Emil Salim tokoh nasional dan mantan menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto angkat bicara tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

“Saya berpendapat makalah paper Bappenas yang saya terima tentang alasan pindah ibu kota, setelah saya baca, saya anggap keliru,” ujarnya saat jadi pembicara dalam diskusi publik yang bertajuk ‘tantangan persoalan ekonomi sosial dan pemerintahan ibu kota baru’ INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Menurut Emil alasan pemerintah memindahkan ibu kota adalah karena faktor potensi bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air bersih, dan polusi udara. Pemerintah, lanjut Emil, seharusnya memperbaiki ‘rusaknya’ Jakarta tersebut, bukan malah memindahkan ibu kota.

Pemerintah mencontohkan beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Malaysia, Brasil, Korea Selatan, Kazakhtan, dan sebagainya. Menurut Emil, negara-negara tersebut adalah negara kontinen atau sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Sedangkan, Indonesia adalah negara maritim, negara kepulauan dengan memiliki 17.000 pulau. Maka pemindahan ibu kota ini sangatlah sulit.

“Kau bisa jalan kaki ke Brasilia, bisa jalan kaki ke Putra Jaya, tapi kau tidak bisa jalan kaki ke Kalimantan. Kok disamakan negara kontinen dengan negara kepulauan?” ujarnya.

Lalu, soal Kalimantan yang digadang-gadang jadi lokasi ibu kota yang baru karena letaknya di tengah Pulau Jawa, menurut Emil tidaklah tepat. Di abad ke-21 ini,  sentral negara bukanlah dilihat dari fisik atau letaknya, melainkan dilihat dari akses atau sarana perhubungannya dengan pulau lain atau negara lain.

“Teknologi komunikasi ada di tangan kita, seluruh Indonesia bisa diraih dengan teknologi itu, tidak harus fisik harus di tengah negara, ini abad ke 21. Kenapa teman saya di Bappenas kok lupa itu?” ujarnya, seperti dilansir detikcom.

Emil meminta Bappenas maupun lembaga pemerintahan terkait untuk mempertimbangkan pendapat dari publik dan juga akademisi. “Saya tidak anti Bappenas, tapi mari adu logika dengan logika, demi selamatnya Presiden Jokowi,” tandasnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers
KAI DAOP 5 Serap Ribuan Tenaga Kerja Kontrak
Diterpa Isu Pembekuan, PWI Jabar Tetap Solid Dukung KLB
Begini Respons Gubernur Jabar Terkait Rudapaksa di RSHS Bandung
Hujan Air Mata di Prosesi Pemakaman Sang Legenda Titiek Puspa
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Apresiasi Program Rumah Subsidi untuk Wartawan
156 Barang Tertinggal di LRT Jabodebek, Penumpang Bisa Laporan ke Contak Center Ini
Simak Nih, Curhatan Gubernur Dedi Mulyadi kepada Presiden Prabowo
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 16 April 2025 - 19:17 WIB

PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers

Minggu, 13 April 2025 - 05:35 WIB

Diterpa Isu Pembekuan, PWI Jabar Tetap Solid Dukung KLB

Sabtu, 12 April 2025 - 20:03 WIB

Begini Respons Gubernur Jabar Terkait Rudapaksa di RSHS Bandung

Jumat, 11 April 2025 - 21:24 WIB

Hujan Air Mata di Prosesi Pemakaman Sang Legenda Titiek Puspa

Rabu, 9 April 2025 - 02:40 WIB

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Apresiasi Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Berita Terbaru

Wabup Asep Ismail bersama ASN tengah mencabut rumput di Plasa Mekar Sari-Ngamprah (Foto: Istimewa)

BANDUNG UPDATE

Wabup Bandung Barat Asep Ismail Ajak ASN Jaga Kebersihan

Rabu, 16 Apr 2025 - 17:32 WIB