DARA | BANDUNG — APBD Provinsi Jawa Barat TA 2019 akan difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat. Saat ini, Raperda tentang APBD Perubahan TA 2019 masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menuturkan, fokus pelayanan dasar masyarakat ini meliputi berbagai kebutuhan, di antaranya percepatan pemberian biaya untuk siswa tidak mampu serta pembayaran premi asuransi warga miskin. Dalam agenda tersebut, ia juga menanggapi pertanyaan dari Fraksi partai Golongan Karya Amanah, Fraksi PDIP, dan Fraksi PKS, terkait kenaikan belanja daerah pada APBD Perubahan 2019.
Ia menegaskan, penambahan alokasi pendidikan dan kesehatan akan diprioritaskan untuk pemberian SPP dan DSP siswa miskin, pemenuhan tunjangan guru daerah terpencil (Gurdacil), serta pemenuhan sarana kesehatan. “Pengalokasian belanja kami mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan layanan kepada masyarakat,” katanya, seusai rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang beragendakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2019, kemarin.
Ia juga sepakat dengan Fraksi PDIP terkait pemenuhan ruang kelas baru untuk sekolah negeri dan swasta serta pemberian porsi beasiswa bagi mahasiswa atau pelajar kalangan sosial ekonomi tidak mampu. Selain itu, terkait pemenuhan alokasi untuk RSUD di enam kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat terus mendorong peningkatan RS rujukan regional, yakni RSUD Gunung Jati, RS Syamsuddin, RSUD Cibabat, RSUD Tasikmalaya, RSUD Karawang, dan RSUD Cibinong.
“Untuk meningkatan akreditasi di enam rumah sakit tersebut, upaya lain juga kami lakukan yaitu peningkatan mutu pelayanan dengan pemenuhan ruang rawat Kelas 3 dan pemenuhan Intensive Care Unit (ICU),” ujar dia.
Dalam rapat paripurna itu, i apun juga menjelaskan, sumber peningkatan pendapatan daerah terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar Rp826 miliar lebih atau naik 4,5 persen dari APBD murni.***
Editor: Ayi Kusmawan
