DARA | SUKABUMI – DAK Rp6,5 miliar dari Kementerian Kesehatan yang disebut mahasiswa HIMASI dalam aksi unjuk rasa mereka kemarin, tidak terserap Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, membuat kepala dinas yang bersangkutan merasa paling terpukul dan bingung.
“Sebagai PA (penggun aanggaran) saya seharusnya hanya menerima hasil lelang saja, tidak mengikuti proses lelang karena sudah diserahkan sepenuhnya ke ULP. Mengenai DAK ini, ya paling terpukul saya karena kena penalty dari kementerian,” kata Rita, saat dihubungi lewat selulernya, Selasa (24/9/2019).
Sebelum DAK turun, pihaknya telah meyakinkan pihak kementerian, untuk kebutuhan masyarakat terkait optimalisasi pelayanan di RS Al Mulk sudah menjadi komitmen pemerintah daerah. Upaya ini, lanjutnya, membuahkan hasil hingga turunnya angaran tersebut.
Padahal, menurut dia, jelas DAK diperuntukan untuk daerah tertinggal. “Kita mengharapkan dari anggaran tersebut, Al Mulk dapat lebih disempurnakan dengan membangun sarana pelayanan kesehatan,” ujar Rita.
Jika DAK tidak terserap, Rita yakin, dia akan mendapat punishment dari pemerintah pusat dan tidak dapat mengajukan kembali di tahun berikutnya. “Ya karena kita yang mengajukan, kalau ini gagal sayalah yang paling kecewa,” katanya.
Sejauh ini, kata Rita, menurut informasi ada sanggahan dari perusahaan yang tidak melanjutkan lelang. Tapi pihaknya tidak melihat sanggahan tersebut secara online.
Dalam hal ini, selaku PA ingin mendapat keterangan yang jelas. “Karena kalau tidak pasti keterangannya, kepala dinas yang kena,” ucapnya.
Selama proses lelang berlangsung, lanjut dia, kepala dinas tidak ikut karena ada kuasa pengguna anggaran (KPA). Dia sudah melayangkan surat ke Didin Sarifudin, dulu menjabat sebagai KPA, meminta laporannya secara tertulis.
Karena promosi, KPA sekarang menjadi kepala dinas tenaga kerja. “Kita masih menunggu jawaban dari KPA secara detailnya. Saya tidak men-judge siapa yang salah, yang saya tanyakan kenapa proyek lain bisa ini tidak bisa,” katanya.
Hingga saat saat ini, menurut Rita pula, PA baru menerima laporan dari KPA terkait Proyek Puskesmas Lembursitu. Sebenarnya, lanjut dua lagi, sudah tunggu laporan KPA sejak bulan Juni. Namun karena KPA naik jabatan menjadi kepala dinas hingga saat ini belum ada laporan.
“Sekaitan dengan aksi mahasiswa, saya sangat apresiasi karena kaitan dengan pelayanan masyarakat. Apalagi saya bingung, kalo rumah sakit tidak jadi dibangun,” ujar dia.
Selain itu, dengan kegagalan penyerapan DAK untuk Rumah Sakit Al Mulk., dia akan berkonsultasi dengan Ketua Tim Anggaran, dalam hal ini Sekda Kota Sukabumi untuk mencari solusi. “Saya sudah minta waktu ke pak Sekda untuk konsultasi langkah apa yang akan ditempuh nanti,” katanya.***
Wartawan: Riri | Editor: Ayi Kusmawan
