BPHTB merupakan PAD unggulan pertama di daerah ini.BPHTB bagi Kabupaten Bandung merupakan PAD unggulan. Tahun ini pemkab stempat menargetkan pendapatan dari BPHTB Rp159 miliar. Hingga saat ini telah tercapai Rp158 miliar. Dapatkan target tersebut tercapai?
DARA | BANDUNG – Pemkab Bandung, Jawa Barat menargetkan pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp159 miliar, tahun 2019. BPHTB merupakan PAD unggulan pertama di daerah ini.
“Dari target Rp 159 miliar, memasuki bulan ini telah tercapai sekitar Rp158 miliar. Tinggal satu miliar lagi, kami optimis target tercapai, bahkan mudah-mudahan dapat melampaui target,” kata Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, seusai membuka Pembinaan dan Diskusi Hukum Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Soreang, Senin (28/11/2019).
PAD dari bidang pertanahan tersebut, lanjut dia, salah satunya merupakan kontribusi dari kinerja para notaris dan PPAT. “Selain itu, INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan IPPAT (Ikatan PPAT) juga turut berperan terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya acara tersebut Dadang Naser berharap, notaris dan PPAT dapat terus meningkatkan profesionalisme dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Terkait sekretariat INI dan IPPAT Kabupaten Bandung, Dadang menyebut, pihaknya saat ini tengah membangun infrastruktur jembatan, yang menghubungkan Masjid Agung Al Fathu dan Gedong Budaya Sabilulungan GBS.
Sky walk tiga lantai dengan menara setinggi 99 meter tersebut, akan dipergunakan untuk berbagai fasilitas publik. Lantai tiganya itu untuk perkantoran.
“INI dan IPPAT bisa menggunakan salah satu ruangan untuk sekretariat. Lantai dua itu untuk pelayanan publik, salah satunya perizinan. Sedangkan lantai bawahnya nanti disajikan kuliner dan oleh-oleh khas Kabupaten Bandung,” kata Dadang.
Pihaknya membangun sky walk dengan pertimbangan banyak terjadi kecelakaan di area itu. “Selain itu pula, kami ingin ini menjadi ikon Kabupaten Bandung, bukan sekadar JPO (jembatan penyeberangan orang),” katanya.
Dalam kegiatan itu, hadir Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Hadiat Sondara Danasaputra, dan Ketua Pengurus Daerah (Pengda) INI/IPPAT Kabupaten Bandung, Tantri Sulistyo Widari.***
Wartawan: Fattah | Editor: Ayi Kusmawan
