DARA | BANDUNG – Pemkab Bandung mendapatkan penghargaan kategori Pemkab dengan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI. Penghargaan itu menunjukan, standar pelayanan publik Pemkab Bandung berada pada zona hijau atau setara dengan nilai 83,73.
Atas prestasi itu, Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, mengapresiasi perangkat daerahnya, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Sebelumnya kita ada di zona kuning penilaian dari Ombudsman ini. Pembinaan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja para ASN, sekarang loncat ke standar tinggi yakni di zona hijau,” ungkap Bupati Dadang Naser usai menerima penghargaan yang berlangsung di JS Hotel Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Kabupaten Bandung termasuk 71 kabupaten yang masuk zona hijau, atau baru sekitar 33,02% dari 215 kabupaten di Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap 62 jenis produk layanan, antara lain perizinan, kesehatan dan administrasi kependudukan.
“Capaian ini membuat indikator pelayanan publik yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kita terlampaui. Sebuah progres yang baik bagi kami, dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar bupati didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H. Yudhi Haryanto; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), H. Salimin, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung, Yudi Abdurrahman.
Pelayanan publik, tambah Dadang Naser, adalah bagian dari reformasi birokrasi. Perizinan di Kabupaten Bandung, seluruhnya telah didelegasikannya ke DPMPTSP. “Fasilitas di perizinan sudah baik, pelaksanaannya pun memudahkan masyarakat. Cukup melalui satu pintu dan beberapa perizinan sudah bisa dilakukan online,” ujar Dadang Naser.
Ia pun mengimbau jajarannya, agar raihan ini dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. “Tentu kita semua berharap, ke depannya zona hijau terus dipertahankan. Sebagai catatan, penghargaan ini bukan target, tapi harus jadi motivasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada publik semakin prima,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan