Bawaslu Jabar merancang sekolah kader pengawasan partisipatif, sebagai salah satu cara mendorong masyarakat lebih partisipatif mengawasi pesta demokrasi ini.
DARA | BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat merancang sekolah kader pengawasan partisipatif di 27 kabupaten/kota di dearah ini. Sekolah ini merupakan salah satu cara membangun relasi yang lebih intensif dalam mendorong masyarakat agar lebih partisipatif mengawasi pesta demokrasi.
Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, mengatakan, sekolah tersebut juga merupakan strategi pihaknya, karena di satu sisi Bawaslu ingin mendekatkan ke masyarakat soal isu partisipasi pengawasan pemilu.
Sejatinya, menurut dia, publik yang sebenarnya memiliki peran besar dalam mengawasi pemilu sejalan dengan tagline Bawaslu Bersama Rakyat Awasi Pemilu.
“Dalam sekolah kader, peserta diberi bekal isu-isu kepemiluan, pengawasan pemilu, mengajarkan soal bagaimana melakukan teknis dan medote pengawasan serta turut melaporkan ketika ada pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pemilu,” ujar Abdullah, saat ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Senin (8/12/2019).
Nanti, lanjut Abdullah, setelah lulus sekolah kader para peserta akan menjadi inisiator tingkat publik. Tugasnya, antara lain menggalang isu-isu soal cara melawan politik uang, membangun pemilih kritis, dan turut mengawasi dalam proses pemilu.
“Ini sengaja kami lakukan, karena kami tidak bisa berharap publik berpartisipasi. Tapi publik tidak dibekali soal kemampuan pengawasannya, pembacaan isu-isu pemilu dan problem-problem pemilu, kritisnya seperti apa. Ini yang kami transferkan,” katanya.
Menurut Abdullah juag, sekolah kader pengawasan partisipatif menjadi investasi gerakan publik dalam mengawasi pemilu. Yang paling penting, ketika sudah mulai banyak masyarakat yang paham soal isu-isu kepemiluan, isu-isu kritis pemilu, problem pemilu, dan mereka tahu cara mengambil peran dalam mengawasi pemilu, Bawaslu dan KPU akan sangat terbantu dalam menghadirkan kualitas pemilu yang lebih baik.
Visi besar pihaknya, pemilu ke depan harus lebih berkualitas dan demokratis. Sehingga, hasilnya legitimate sekarang di Jawa Barat sudah ada kurang lebih 2000 kader, satu angkatan. “Bayangkan, nanti kalau dalam satu tahun dua angkatan berarti ada sekitar 4000 kader. Menjelang empat tahun ke depan sudah ada 16 ribu kader. Ini tentu jadi modal penting dalam mengawasi proses pemilu agar lebih jujur, adil dan lebih baik,” ujarnya.
Dalam hal kriteria kader, ia menambahkan, Bawaslu merekrut mereka yang berusias 19-30 tahun atau merupakan pemilih muda.Mereka yang ia harapkan menjadi satu spirit dan turut mengawal menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal pemilu.
Juga, lanjutnya, mereka bisa memperluas gerakan soal literasi politik dan agen kolektif bersama rakyat mengawal proses pemilu. Abdullah menuturkan, dalam proses mengawal pemilu peran penting publik menjadi sangat strategis.
Oleh karena itu, gagasan Bawaslu sala satunya membangun publik agar punya kepedulian terhadap isu-isu pengawasan pemilu, sehingga fungsi pencegahan menjadi strategis. Ia mencontohkan, inisiatif membangun model kampung antipolitik uang.
“Ini positif dalam sebuah gerakan pencegahan oleh publik, karena kami butuh model bagaimana publik tahu gerakan antipolitik uang itu semacam apa. Kalau itu dilakukan, saya kira bisa jadi contoh dan ekspansi,” katanya.
Jika satu kampung yang sudah ter-branding isu politik uang, maka, menurut dia, ini penting sebagai kampanye Bawaslu soal anti politik uang. Publik melakukan perlawan dan melakukan inisiatif pendidikan politik sendiri.
“Ini yang diharapkan, partisipasi kemandirian publik dalam melawan politik uang, politisasi sara atau isu problem pemberitaan hoaks,” ujarnya.***
Wartawan: Muhammad Zein | Editor: Ayi Kusmawan
