Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah potensi. Sehingga, memandang sangat penting inovasi dan kolaborasi diterapkan dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
DARA | BOGOR – Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, inovasi dan kolaborasi sangat penting diterapkan dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Apalagi, provinsi daerah ini memiliki sejumlah potensi, baik SDM maupun potensi SDA.
“Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dan mendorong atau kalau perlu dipercepat apa yang diharapkan kita semua dalam memperjuangkan daerah perbatasan,” katanya, saat membuka forum Borderline Economic Summit (BES) 2019, di Kabupaten Bogor, kemarin.
Beberapa program atau usulan di BES, lanjut dia, ada yang sudah termasuk dalam program pihaknya, seperti jalur Puncak II, jalan tambang, tentang sampah, banjir, dan lainnya. “Itu semua memang ada dalam program kami. Artinya, ini gayung bersambut.”
BES 2019 merupakan forum untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan 12 kabupaten/kota yang melingkupi Bogor Raya. “Kami mengapresiasi dan menghormati, serta mendukung berbagai ide yang disampaikan Ibu Bupati. Gagasan atau idenya sangat cemerlang,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin memaparkan delapan isu strategis yang masuk dalam pengelolaan ekonomi di daerah perbatasan sekitar Bogor Raya. Pertama, pembangunan jalan poros tengah timur (Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang).
Kemudian, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul LRT (Kota Bogor). Selanjutnya, pengembangan TOD pada simpul kereta api (Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Depok). Keempat, pembangunan jalan khusus tambang (Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).
Selain itu, Twin Geopark Pongkor-Ciletuh (Kabupaten Sukabumi). Keenam, penanganan daerah aliran sungai (DAS) kali Bekasi dan persampahan (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok). Lalu, penghubung tol Cimanggis-Cibitung dan Japek II (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang).
Terakhir, pengendalian banjir di kawasan hulu (Kota Bogor dan Kota Depok). “Delapan isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah cenderung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi. Penyediaan infrastruktur ini mau-tidak mau harus melibatkan pemerintah pusat,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
