Jajaran Pemkab Bandung harus terbuka terhadap pers. Perangkat daerah harus memfasilitasi jika pers hendak kroscek suatu informasi. Lantas bagaimana sebaliknya, pers?
DARA | BANDUNG – Bupati Bandung, Jawa Barat, Dadang M Naser, mengingatkan jajarannya untuk terbuka kepada pers. Begitu pula sebaliknya, media harus memahami dengan apa yang tengah dihadapi pemerintah.
“Ketika ada informasi negatif terhadap pemerintahan, media harus mengkonfirmasi dahulu terkait kebenarannya. Sebaliknya juga, perangkat daerah harus memfasilitasi apabila ada rekan media yang hendak mengkroscek suatu informasi,” katanya, dalam Ngawangkong bari Ngopi, di rumah Dinas Bupati Bnadung, Soreang, menjelang akhir pekan.
Media, menurut bupati, merupakan pilar ke-4 di dalam sebuah negara demokrasi, posisinya sangat strategis. Dalam pengertian, lanjut Dadang, wartawan boleh menganalisis, menggagas, memberikan masukan, bahkan mengkritik.
“Kritikan itu sangat penting untuk membangkitkan gairah, atau semangat dalam proses pembangunan,” ujar bupati.
Kegiatan media relations ini tak hanya dilakukan bersama wartawan, di hari yang sama seusai acara Ngawangkong bari Ngopi, Dadang Naser melakukan pertemuan dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) sejumlah media. Pada forum pemred itu, ia mengatakan, motivasi media terhadap perjalanan pembangunan di Kabupaten Bandung luas dampaknya, dinamis dan progresnya nyata.
“Melalui forum ini saya berharap masukan, saran, pendapat juga kritikan, agar pembangunan di 2020 lebih baik lagi,” katanya.
Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Rahmat Sudarmaji, mengapresiasi kedua acara tersebut. Ia berharap kepada rekan-rekan wartawan, baik yang tergabung dalam PWI maupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), untuk memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Momen ini sangat tepat untuk bertukar pikiran, karena wartawan juga harus pandai-pandai menganalisis sebuah peristiwa dalam berita yang akan ditampilkan. Dialog dengan pemred juga sangat tepat, karena pemredlah yang memegang kebijakan keredaksian pada suatu media,” uajr ucap Rahmat.
Untuk mendapatkan informasi pembangunan di Kabupaten Bandung, menurut dia, cukup mudah. Mengingat letak perkantoran PD yang ada dalam satu kompleks.
“Kemudahan lain yaitu dari sisi digitalisasi, yang sangat membantu pekerjaan kejurnalistikan. Kami cukup berbangga hati, ketika salah satu anggota kami diminta untuk menjadi moderator dalam debat Pilkades (pemilihan kepala desa) beberapa waktu lalu,” katanya.
Rahmat pun meyakinkan bahwa tidak ada sedikit pun niat para wartawan, sekecil apapun media naungannya, untuk membuat kekacauan di suatu daerah. Namun tidak dipungkiri, ia pun mengevaluasi terkait perlunya peningkatan pengetahuan dan kompetensi di kalangan awak media.
“Kami cukup berharap di masa mendatang, Pemkab Bandung bisa memfasilitasi peningkatan kompetensi para wartawan ini melalui pengadaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan),” ujarnya.***
Editor: Ayi Kusmawan
