Nasib muslim Uighur jadi sorotan dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah elemen meminta pemerintah Indonesia agar mendesak Pemerintah Tiongkok menghentikan kekejaman itu.
DARA | BANDUNG – Aksi protes juga disampaikan Aliansi Kemanusiaan Adil dan Beradab (AKAB) dalam aksi unjukrasanya di depan kantor DPRD Jabar, Senin kemarin.
Dalam tuntutannya AKAB meminta Pemerintah Indonesia mendesak Tiongkok menghentikan penindasan kaum muslim minoritas di Uighur, Xinjiang, Tingkok itu.
Menurut Anggota DPRD Jabar, Hasbullah Rahmat, perlakuan tidak adil Pemerintah Tiongkok terhadap kaum muslim minoritas di sana, bukan lagi kejahatan terhadap agama minoritas, tapi kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan tidak manusiawi.
Hasbullah Rahmat yang juga politisi dari fraksi PAN tersebut menuturkan, Tiongkok harus mendengarkan aspirasi dan penyataan sikap tentang kejahatan yang dilakukannya kepada kaum muslim Uighur.
Penindasan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok, kata Neng Madinah, Anggota DPRD Jabar, sangat tidak manusiawi. Coba bayangkan, untuk pergi berhaji pun dilarang pemerintah lantaran terafiliasi dengan teroris. Hal itu dinilai tidak memiliki kebebasan dalam bernegara dan berbangsa.
“Sebagaimana kaum muslim, jika merasakan sakit dalam badannya maka bagian badan lainnya akan merasakan sakitnya. Begitupun dengan muslim di Uighur, kita juga turut merasakan penderitaan yang dialami muslim Uighur,” ujarnya.***
Wartawan: sobur niat | Editor: denkur
