DARA | BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap lima komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) yang baru mampu mempertahankan predikat daerah ini sebagai provinsi paling informatif dalam hal keterbukaan publik, yang didapat dari KI Pusat selama dua tahun berurutan.
“Semoga mampu mempertahankan ranking A sebagai provinsi informatif dan lebih meningkat lagi,” ujar Ridwan Kamil seusai mengambil sumpah jabatan dan melantik lima komisioner KIP Jabar periode 2019-2023 di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (30/12/19).
Adapun kelima komisioner KIP Jawa Barat yang baru itu, yakni Ijang Faisal, Husni Farhan Mubarok, Yudaningsih, Dedi Dharmawan, dan Dadan Saputra.
Keterbukaan informasi Jawa Barat, menurut dia, sejauh ini sudah sangat baik alias menyegel nilai A. Untuk kategori E adalah daerah dengan kategori tidak informatif, D: kurang informatif, C: cukup informatif, B: menuju informatif, dan A: informatif.
“Jabar sudah sangat baik bersama DKI Jakarta, Jateng, Sumut, dan Riau ada di posisi A selama dua tahun berturut-turut,” ujarnya.
Kepada para komisioner KIP Jabar yang baru, gubernur juga meminta mereka untuk membina komisi informasi di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar keterbukaan informasinya sebaik dengan provinsi. “Saya juga titip kerja sama dengan unit kita yaitu Jabar Saber Hoaks supaya masyarakat tenang bekerja membangun Indonesia dan Jabar tanpa dihantui dan dihabiskan ruang informasinya oleh hal-hal berita bohong
Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, menyebutkan, transparansi atau keterbukaan di era terkini adalah suatu keharusan. Menurut pengamatannya, transparansi dimulai dari orang nomor satu di badan publik tersebut.
“Yang memulai transparansi itu menurut pengamatan dan penilaian KI adalah orang nomor satunya di badan publik tersebut atau kepala daerahnya,” ujar Gede.***
Editor: Ayi Kusmawan
