Pemerintah pusat tambah anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian sebesar Rp50 triliun yang diproyeksikan untuk tahun 2025. Nanti petani produktif bisa ekspor hasil pertaniannya ke luar negeri.
DARA | BANDUNG – Target setiap provinsi, kata Direktur Pembiayaan Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI, Ir. Indah Megahwati, untuk Jawa Barat, serapan KUR baru mencapai Rp500 miliar dari traget Rp1 triliun.
“Dari target Rp1 triliun untuk KUR di sektor pertanian di Jawa Barat baru setengahnya yang terserap,” kata Indah seusai melakukan sosialisasi Percepatan dan Penyaluran KUR di Grand Sunshine Sahid Hotel, Soreang, Minggu kemarin (8/3/2020).
Indah mengakui, dimulai hari ini dan selanjutnya, dia dan stafnya terus melaksanakan sosialisasi percepatan Kredit Usaha Rakyat. Menurutnya dia diberi amanah dari kementrian pertanian berupa pembiayaan khusus sebesar Rp50 triliun yang harus di pergunakan untuk pembiayaan produksi pertanian.
Tambahan dana senilai Rp50 triliun, dikemukakannya, untuk percepatan penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian. Anggaran KUR meningkat menjadi Rp190 triliun dari Rp140 triliun.
Sosialisasi terus dilakukan agar penyerapan KUR bisa merata dan tepat sasaran. Untuk KUR, Kementan RI menargetkan di empat komoditi, yaitu, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
KUR ini diarahkan untuk pembelian alat pertanian, jelasnya, sehingga kredit yang dipinjam oleh petani betul-betul bisa digunakan hal produktif. Pasalnya, serapan KUR di sektor pertanian sangat rendah. Menginat Non Performing Loan (NPL) sangat tinggi. Kenapa rendah, Karena bank rata-rata alergi dengan pertanian. Alasannya untuk beberapa komoditas pertanian tingkat kegagalan panennya sangat tinggi.
Indah menambahkan, untuk mendapatkan KUR pertanian pun syaratnya cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking.
“Untuk besaran pinjamannya mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta per orang. Dan tidak ada agunan. Diatas itu ada agunan. Bunganya sama hanya 6 persen, jika penyaluran KUR tersebut bekerja dengan seluruh bank milik BUMN,” jelasnya.
Meski begitu, tutur Indah, KUR bukanlah bantuan atau subsidi dari pemerintah. Sehingga, ia menekankan agar nasabah KUR pertanian tetap membayar pinjaman. Jangan seperti KUT yang banyak macetnya.
Sementara itu, Gus Rohim ketua Tim Percepatan Penyaluran KUR ketika ditanyakan masalah sosialisasi tersebut, Senin (9/3/2020), menyikapi, dengan percepatan penyaluran KUR akan mempercepat produksi komoditi pertanian. Dia meyakini tidak sampai 5 tahun petani Indonesia akan mampu ekspor komoditas.
Gus Rohim menyampaikan, Ketahanan pangan adalah benteng dari negara kesatuan republik indonesia. Pasalnya, para petani di Indonesia telah memberikan jaminan pangan kepada warga negara.
Bila disirkulasikan, ungkapnya, petani Indonesia telah memberi makan sebanyak 250 juta rakyat indonesia. Jadi sewajarnya ada perhatian terhadap para petani agar dapat melakukan produksi dengan baik, petani dapat bekerja, mandiri, dan maju.
Demikian juga dengan H. Ade Abdul Azis, Kepala Cabang Percepatan KUR, mengutarakan, kegiatan sosialisasi penting di lakukan. Untuk memberikan gambaran kepada para petani yang akan menyerap anggaran.
Dengan adanya penjelasan secara rinci, lanjutnya, para petani diharapkan bisa memberdayakan bantuan tersebut secara signifikan dan tepat sasaran. Realisasinya dalam pemanfaatan bantuan tersebut, perlu adanya pendampingan kepada para petani agar bisa maju dan mandiri.
“Penyaluran anggaran Kredit Usaha Rakyat bagi para Petani itu adalah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani juga sarana dalam upaya mengembangkan hasil pertanian agar bisa mencapai target,” pungkasnya.***
Editor: denkur
