Penanganan Corona dari Sisi Ekonomi Rakyat, Ini Kata Dadang Supriatna

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Virus corona sudah jadi wabah Nasional yang butuh penanganan serius dan terpadu. Crisis global dengan penerapan social distancing secara tidak langsung akan mempengaruhi ruang gerak masyarakat ketika akan beraktivitas.


DARA | BANDUNG – Solusi penanganan masalah tersebut, kata Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, H. M. Dadang Supriatna, harus dibuat kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

Dadang meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang selama ini sudah mengeluarkan keputusan untuk kepentingan masyarakat Indonesia agar bisa lebih mengedepankan masalah perekonomian masyarakat.

Dengan akan diberlakukannya Lockdown sebagai bentuk antisipasi pencegahan menyebarnya virus corona, kebutuhan pokok masyarakat harus bisa dijadikan prioritas selama berdiam diri di rumah.

“Karena ada kemungkinan mereka selama berdiam diri di rumah tidak memiliki kebutuhan pokok untuk makan dan minum,” katanya di Bojongsoang, Rabu (25/3/2020).

Kebijakan lain yang diharapkan Dadang, ada keputusan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, dan APBDes untuk turut mengeluarkan anggaran untuk kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dengan adanya anggaran khusus bagi masyarakat, dia yakin, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara maksimal, sehingga tidak perlu lagi harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah masyarakat kecil atau pedagang kecil.

Dadang mengakui, presiden sudah mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan besaran per Kepala Keluarga, Karyawan PHK, dan pra Kerja, sebesar Rp200 ribu. Jumlah itu jelas sangat minim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Untuk itu kami meminta kepada Bapak Presiden, agar mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes, untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya,” ujarnya.

Adanya pemenuhan kebutuhan maksimal bagi masyarakat, Dadang optimis, bika diberlakukan lockdown nanti, masyarakat akan patuh dengan peraturan tersebut dan tidak akan berkeliaran keluar rumah, karena kebutuhannya sudah tercukupi.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Antrean di Samsat Soreang Membludak, Begini Keluhan Warga
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Sabtu 12 April 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Sabtu 12 April 2025
Bupati Bandung Kumpulkan Kades Bahas Koperasi Merah Putih, DS: Saya Siapkan Anggarannya
BAZNAS Jabar Berhasil Meningkatkan dan Raih Skor Tinggi di Indeks Zakat Nasional 2024
Bupati Bandung Barat Belum Bersuara Terkait Putusan PTUN Atas Gugatan Rini Sartika
Gaspoll di Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, Bupati KBB Lakukan Pembenahan
Cek Disini, Sampah Lebaran Bandung Raya Yang Dibuang ke TPPAS Sementara Sarimukti
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 12 April 2025 - 14:24 WIB

Antrean di Samsat Soreang Membludak, Begini Keluhan Warga

Sabtu, 12 April 2025 - 08:55 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Sabtu 12 April 2025

Sabtu, 12 April 2025 - 08:53 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Sabtu 12 April 2025

Kamis, 10 April 2025 - 17:23 WIB

Bupati Bandung Kumpulkan Kades Bahas Koperasi Merah Putih, DS: Saya Siapkan Anggarannya

Rabu, 9 April 2025 - 19:26 WIB

BAZNAS Jabar Berhasil Meningkatkan dan Raih Skor Tinggi di Indeks Zakat Nasional 2024

Berita Terbaru


 Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Samsat Soreang, Jalan Gading Tutuka, Jumat (11/4/2025). (Foto: maji/dara)

BANDUNG UPDATE

Antrean di Samsat Soreang Membludak, Begini Keluhan Warga

Sabtu, 12 Apr 2025 - 14:24 WIB