DARA | BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelontorkan anggaran sebesar Rp16,2 triliun untuk mencegah krisis ekonomi akibat pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pembagian angka tersebut terdiri dari Rp3,2 triliun bantuan tunai dan pangan Rp13 triliun untuk program padat karya pascapademi, dan sisanya untuk bantuan langsung selama pandemi berlangsung yang diperkirakan sampai Juni 2020.
“Dari 3,2 triliun ini kita akan mengisi 25 persen sampai 40 persen ekonomi terbawah, karena kalau dari 0 sampai 20 perseb itu ditanggung oleh kartu sembako dan kartu PKH, 25 persen sampai 40 persen kebawah adalah tugas dari Provinsi,” ujar Ridwan Kamil saat teleconference dengan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, Jumat (3/4/2020).
Pria yang akrab disapa Emil itu menyebut, anggaran tunai dan pangan itu diberikan ke masyarakat dengan total masing-masing Rp500 ribu yang dibagi jadi 1/3 uang tunai dan 2/3 melalui bahan pangan.
Nantinya, lanjut Emil, bahan pangan yang diberikan dibeli langsung dari pedagang pasar sehingga tetap hidup. Namun, jika bahan dari pasar belum tercukupi maka akan dilakukan pembelian ke Bulog.
“Jadi tolong sampaikan kepada pedagang pasar jangan khawatir kami akan membeli kalau tren turun dalam penjualan di pasar-pasar, untuk sembako-sembako yang akan kami kirimkan,” katanya.
Diakuinya, saat ini pendanaan tersebut sedang dalam proses pendataan agar data tersebut dibuat surat ke[utusan (SK) Bupati/Wali Kota. Setelah SK keluar, kami akan mulai melakukan bantuan mulai pekan depan.
Emil menjelaskan, untuk pengiriman bahan pangan tersebut akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Nantinya, pasukan pengantar PT Pos adalah driver ojek online.
“Kenapa melalui PT Pos? Karena sistem pendaftaran, pengiriman, pendataan kami pilih paling cepat dan canggih. Tapi tim yang memberikannya itu adalah tim ojol. Setiap diberikan kepada yang berhak, kami membayar tim ojol itu dengan insentif atau upah yang datang dari anggaran Rp3,2 triliun ini,” paparnya.
Dirinya pun meyakini, pendistribusian tersebut adalah proses dalam mengamankan ekonomi rakyat yang terdampak Covid-19. Selain itu, pengiriman akan di bagi menjadi dua, yakni pada gelombang pertama yang sudah daftar. Sedangkan, gelombang kedua adalah untuk warga yang perlu dibantu namun tidak terdata.
“Jadi kami mengisi 20 persen dari sekarang yang ada untuk mengcover mereka-mereka yang merasa dibantu tapi tidak terdata,” ujarnya.
Dirinya berharap, dalam 4 bulan ke depan dapat berhasil, karena pihaknya sudah menghitung potongan gaji Gubernur dan tunjangan, serta dari ASN juga akan dihitung.
“Tapi bagi mereka yang bisa memberikan lebih akan diberikan pilihan-pilihan sumbangan perorangan dari penghasilannya. Ini juga dilakukan oleh Walikota Sukabumi dan Bekasi,” pungkasnya.***
Editor: Muhammad Zein
