DPRD Jabar, Tanggulangi Corona, Dana Desa Harus Segera Dicairkan

Selasa, 7 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Syamsudin (foto: Istimewa)

Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Syamsudin (foto: Istimewa)

Pemerintah daerah dan pemerintahan desa diminta segera melakukan percepatan pencairan dana desa untuk penanggulangan dampak virus corona dan masyarakat harus segera menerimanya.


DARA | BANDUNG – Demikian dikatakan Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Syamsudin, Selasa (7/4/2020).

Asep Syamsudin juga mengatakan, penanggulangan Covid-19, harus dilakukan semua elemen pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat Desa.

“Refocusing anggaran tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat sampai daerah, tapi desa juga harus melakukannya untuk tutur menangani Covid-19,” ujarnya.

Refocusing pemerintah desa adalah mengalihkan anggaran dana desa bukan prioritas untuk penanggulangan Covid-19. “Makanya pencairan dana desa harus dipercepat, supaya desa bisa turut serta dalam penanganan Covid-19 melalui anggaran yang dimilikinya,” ujarnya seperti dikutip dari galamedianews.com, Selasa (7/4/2020).

Pemerintah desa harus mempercepat proses pengajuan APBDes dan proposal pencairannya, sehingga penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh desa bisa lebih cepat. Masyarakat bisa segera mendapat bantuan.

Dalam proses pencairan, pemerintah Desa diharuskan melakukan pembuatan APBDes dan proposal pengajuan pencairan kepada pemerintah pusat melalii Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa akan memasukan pengajuan kepada sistem keuangan desa berdasarkan ajuan dari pemerintah desa.

Pengajuan APBDes dan proposal pencairan dana desa, menjadi masalah saat ini, mengingat banyak pemerintah desa yang belum melakukan tahapan ini. Padahal proses ini merupakan hal penting yang harus dilakukan supaya proses pencairan bisa segera dilakukan.***

Berita Terkait

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya
Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani
Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial
Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar
DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok
Begini Harapan Penjabat Gubernur Jabar kepada Piminan DPRD Yang Baru
Buky Wibawa Jadi Ketua DPRD Jabar, Inilah Empat Nama Wakilnya
Pansus 1 Optimistis Pembahasan Tatib DPRD Jabar Rampung Sesuai Jadual
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 12:07 WIB

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya

Jumat, 8 November 2024 - 09:16 WIB

Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani

Selasa, 5 November 2024 - 09:28 WIB

Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial

Sabtu, 2 November 2024 - 10:29 WIB

Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar

Jumat, 1 November 2024 - 10:16 WIB

DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok

Berita Terbaru