Masyarakat menyambut baik kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah ditengah kesusahan akibat terdampak wabah covid-19. Namun, mereka menyayangkan lambatnya regulasi dan tidak meratanya pemberian bansos tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial.
DARA| BANDUNG- Menanggapi hal tersebut,Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung, Iman Irianto Sudjana mengatakan, ada beberapa faktor pemicu potensi gesekan di masyarakat terkait bansos covid-19, diantaranya ketidaktahuan mengenai data base masyarakat yang di kategorikan sangat miskin,miskin,atau rawan miskin.
“Sebelum ada covid,basis data biasanya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),nah ini hasil pendataan petugas Puskesos di tingkat desa dimana ada kategori mayarakat yang sangat miskin,miskin dan rawan miskin,dan banyak mayarakat tidak mengetahui hal tersebut, ” ujar Iman di kantornya Kamis (30/4/2020).
Di Kabupaten Bandung dari sekitar tiga ratus ribuan data Kepala Keluarga yang ada di DTKS,ada beberapa program bantuan pemerintah yang mengcovernya,diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Data yang ada di DTKS itu sekitar tiga ratus ribuan KK, yang sudah rutin mendapat bantuan PKH,BPNT. Nah untuk kasus dampak covid-19 in ,ada juga program kartu prakerja, program BLT dari pusat dan bantuan sosial dari Gubernur, jadi tugas Pemkab adalah mengcover masyarakat rawan miskin atau miskin baru terdampak covid-19 yang datanya tidak masuk dalam DTKS tersebut, “jelas Iman.
Kesimpamg siuran data dan program bantuan inilah yang disinyalir menjadi pemicu indikasi munculnya konflik sosial di masyarakat. Karena itu, lanjut Iman, Badan Kesbangpol berusaha mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi di masyarakat.
“Kita tentu harus menyiapkan antisipasi kerawanan konflik sosial di masyarakat,langkah yang paling konkrit adalah kita terus mendata lebih real dengan melibatkan Kades,RW dan RT terkait siapa saja yang belum terdata di DTKS yang memang sangat membutuhkan bantuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. ”
“Kita juga bisa melibatkan banyak relawan termasuk dari ormas dan LSM untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya covid-19 sehingga mereka harus mentaati himbauan pemerintah terutama mensosialisasikan bagaimana mekanisme program-program bantuan itu disalurkan agar tidak menuai konflik,”lanjutnya.
Iman berharap masyarakat Kabupaten Bandung bisa lebih meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan mereka dalam menyikapi pandemi covid-19 ini agar semua cepat berlalu dan masyarakat bisa hidup normal lagi seperti biasanya.
“Masing-masing dari kita harus sadar dan disiplin mentaati himbauan dan protokoler yang berlaku agar musibah ini segera berlalu dan semua bisa normal lagi seperti biasanya,”pungkasnya.
Editor : Maji
