Hindari Penyimpangan, Dewan Jabar Minta Proses PPDB Dikawal Ketat

Senin, 8 Juni 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi PPDB (Foto: Pikiran Rakyat)

Ilustrasi PPDB (Foto: Pikiran Rakyat)

“Ini harus tetap waspada, jangan cepat puas dan ingin cepat-cepat selesai. Justru memang saya melihat banyak terjadi penyimpangan – penyimpangan saat pengumuman,” tegas Abdul Hadi.


DARA | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya meminta agar proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jabar dikawal dengan ketat hingga pengumuman. K

Menurut Abdul Hadi, dari pengalaman sebelumnya permasalahan PPDB selalu terjadi ketika proses pengumuman.

“Ini harus tetap waspada, jangan cepat puas dan ingin cepat-cepat selesai. Justru memang saya melihat banyak terjadi penyimpangan – penyimpangan saat pengumuman,” tegas Abdul Hadi saat jumpa pers di Gedung UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Jalan Dr. Rajiman, Kota Bandung, Senin (8/6/2020).

Abdul Hadi mengungkapkan, jangan sampai Ombudsman kembali turun tangan untuk menangani beberapa kasus pendidikan yang ada di Jabar.

“Tahun lalu ada kasus 11 kartu keluarga (KK) dalam satu alamat di Kota Bandung. Ini menjadi hal yang memalukan bagi Jabar. Jangan sampai ada lagi,” katanya.

Dirinya mengingatkan agar seluruh instansi atau pihak yang mengurus PPDB untuk menjaga harkat dalam pelaksanaan PPDB. Dimulai Disdik Jabar, Perangkat Daerah Jabar, para kepala sekolah, para guru, dan seluruh perangkat lainnya.

“Kita juga melihat tim satgas saber pungli sudah melakukan pemantauan dalam masalah PPDB. Mereka sudah paham bagaimana pelaksanaan, atau penegakan hukum,” ujarnya.

Abdul Hadi juga mengingatkan kepada semua instansi dalam pendidikan untuk menjadi insan pendidikan yang baik, jangan melakukan keputusan di luar kewenangan.

“Ini sebagai peringatan bagi insan pendidikan Jabar, karena kami sebagai anggota dewan selalu menerima keluhan dan permasalah dari masyarakat mengenai pendidikan. Namun memang tim saber pungli lah yang mempunyai kebijakan dalam mengambil penindakan,” jelasnya.

Menurutnya yang harus diperhatikan setiap instansi adalah jalur prestasi, jalur pemindahan siswa, orang tua yang pindah tugas, kemudian bagi masyarakat yang terdata miskin baru (misbar).

“Kami yakin Disdik Jabar bisa menanggulangi dan melaukan pemantauan terhadap hal-hal yang berpotensi kejanggalan. Kami juga menunggu kesimpulan-kesimpulan dari proses PPDB ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.***

 

Editor: Muhammad Zein

Berita Terkait

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan
DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah
Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah
Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity
Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat
DPRD Jabar Apresiasi Pemdaprov Raih IGA 2024
Kenapa Angka Pengangguran di Jabar Masih Tinggi? Begini Kata Politisi PKS Iwan Suryawan
Humaria Buka Akses Komunikasi untuk Warga Kabupaten Bandung
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 14:48 WIB

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:42 WIB

DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah

Senin, 9 Desember 2024 - 22:07 WIB

Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah

Sabtu, 7 Desember 2024 - 15:53 WIB

Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity

Jumat, 6 Desember 2024 - 16:02 WIB

Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat

Berita Terbaru

Kepala Dimas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB, Panji Hernawan

BANDUNG UPDATE

Nataru, Wisatawan Bandung Barat Diprediksi Naik Sekitar 15 Persen

Senin, 16 Des 2024 - 16:16 WIB