“Kita mengikuti lah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bagaimana terus gubernur bagaimana. Kalau statement gubernur kemarin akan dimulai Januari, kami setuju,” kata Aa Umbara Sutisna.
DARA | BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat akan mengikuti keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait kegiatan tatap muka di sekolah yang rencananya akan kembali dibuka pada Januari tahun depan.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kapan sekolah bisa beroperasi kembali lantaran berisiko terjadi penularan Covid-19 pada para siswa.
“Kita mengikuti lah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bagaimana terus gubernur bagaimana. Kalau statement gubernur kemarin akan dimulai Januari, kami setuju,” kata Aa Umbara Sutisna di Ngamprah, KBB, Rabu (10/6/2020).
Jika aktivitas sekolah dibuka sekarang, maka menurut Aa, para siswa rentan tertular Covid-19. Sebab, mereka masih belum bisa menahan diri untuk menjaga jarak dan berdisiplin saat kondisi new normal.
“Kalau sekarang, anak-anak itu belum terpikir bagaimana menghindari virusnya. Nanti malah dari mereka menyebarnya karena saat masuk sekolah otomatis kontak fisik antara anak pasti terjadi,” bebernya.
Oleh karena itu, Pemkab Bandung Barat mendukung kebijakan Kemendikbud serta Gubernur Jabar yang akan menunda kegiatan sekolah hingga akhir 2020.
“Sekarang kan sudah ada teknologi, jadi istilahnya bersekolah tetap masih bisa, tapi tidak harus di sekolah. Kalau sekolah sekarang dibuka, saya tidak setuju karena ini bahaya juga, mereka datang ke pedagang, pedagangnya bagaimana, kan bahaya,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan sektor pendidikan belum akan pulih atau kembali ke sekolah dalam waktu dekat. Menurut dia, wacana yang mengemuka bahwa sekolah akan kembali dibuka Januari tahun depan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.
“Untuk pendidikan saya sampaikan belum dibuka sekarang, masih dibahas, wacana yang mengemuka nanti Januari 2021 itu yang paling bisa kita perhitungkan. Kita butuh waktu dan tidak boleh mengorbankan anak-anak,” kata Ridwan Kamil.***