“Disdik hanya menyebar satu nomor hotline. Kami minta agar setiap korwil ada hotlinenya. Disebar dan disosialisikan. Agar aduan bisa dijawab dan ditangani lebih responsif,” kata Maulana Fahmi.
DARA | BANDUNG – Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat banyak keluhan terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP dari orang tua calon peserta didik. Pasalnya, orang tua calon peserta didik banyak yang kurang paham mengenai cara mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta siswa didik baru secara daring.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung menyebar nomor hotline pengaduan di setiap korwil yang ada di wilayah tersebut. Hal itu agar memudahkan setiap orang tua siswa melakukan pengaduan atau berkonsultasi terkait pelaksanaan PPDB.
“Disdik hanya menyebar satu nomor hotline. Kami minta agar setiap korwil ada hotlinenya. Disebar dan disosialisikan. Agar aduan bisa dijawab dan ditangani lebih responsif,” kata Fahmi saat ditemui di Soreang, Kamis (11/6/2020).
Menurut Fahmi, dengan adanya nomor hotline di setiap korwil, akan memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan Disdik Kabupaten Bandung. Pun demikian dengan Disdik agar lebih mudah memberikan informasi kepada orang tua calon peserta didik baru.
Selain itu, Fahmi juga meminta agar Disdik Kabupaten Bandung lebih bersiap diri terkait membludaknya pendaftaran secara daring. Jangan sampai website untuk pendaftaran menjadi overload.
Sebab, tiga pekan lalu infrastruktur IT untuk pelaksanaan PPDB secara daring masih belum betul-betul siap. Fahmi mengingatkan agar Disdik untuk bersiap-siap mengantisipasi jika ada beberapa kendala teknisnya.
“Yang terpenting, orang tua calon peserta didik baru ini juga harus diguide. Tidak semuanya mengerti melakukan akses teknologi. Apalagi tata caranya baru. Meski memang Disdik sudah mengatur juklak dan juknisnya,” terangnya.
Fahmi berharap setiap sekolah juga menempatkan tim operator sekolah yang dikoordinir oleh Disdik Kabupaten Bandung. Mereka harus standby untuk memberikan fasilitas calon orang tua calon peserta didik agar bisa bertemu secara tatap wajah.
Hal ini, kata dia, untuk kewaspadaan. Sebab, disinyalir akan ada kemungkinan orang tua calon peserta didik mendatangi ke sekolah tujuan untuk berkonsultasi.
Kendati demikian, di masa pandemi Covid-19 ini protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Jangan sampai ada kerumunan orang tua calon peserta didik saat mendatangi sekolah.
“Hal ini agar lebih responsif menangani pengaduan dan juga mengguide ornag tua calon peserta didik yang kurang mengetahui cara pendaftarans secara daring,” tutur politisi PKS ini.
Fahmi memandang PPDB di tengah pandemi Covid-19 adalah tantangan baru bagi Disdik Kabupaten Bandung. “Kenapa ini tantangan? Ya karena tidak semua orang tua calon peserta didik paham mengenai pendaftaran secara daring. Begitu juga dengan peserta didiknya,” jelasnya.***
