Kementerian sosial menyerahkan bantuan sosial sebanyak 1.148 paket sembako untuk penyandang disabilitas dan warga terlantar akibat COVID-19 se-Bandung Raya. Alhamdulillah.
DARA | BANDUNG – Bantuan secara simbolis diserahkan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat didampingi Direktur Rehabilitasi Sosial Eva Rahmi Kasim kepada Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan perwakilan dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kota Bandung di Lantai 3 Gedung Utama, Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Rabu (1/7/2020).
Harry Hikmat mengatakan, dari empat daerah, KBB paling banyak memperoleh bantuan sembako dari Kemensos yakni 686 paket. Mereka yang berhak menerima, belum mendapat bantuan jenis apapun dari pemerintah.
Ia juga menegaskan, sistem pendistribusian bantuan tersebut harus langsung ke penerima manfaat. Tidak seperti biasanya, bantuan pemerintah disalurkan melalui balai atau panti.
“Berbagai bantuan itu, kita upayakan langsung sampai ke penerima manfaat, dimana mereka tinggal,” tegas Harry.
Hal itu merupakan layanan dasar dari pemerintah, sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum disabilitas.
Ia memastikan, untuk pendistribusian sembako bisa sampai ke penerima manfaat, dibantu tenaga pendamping dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Mereka ini pula, yang selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19, melakukan pendampingan pada kaum disabilitas. Pemerintah berupaya memperhatikan mereka secara khusus.
Bagi mereka yang sama sekali belum tercover dari berbagai bantuan dan belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka pemerintah mengupayakan bantuan itu.
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menyambut baik jika warganya yang disabilitas mendapat perhatian khusus pemerintah pusat.
Jika dilihat jumlahnya, KBB paling banyak mendapat bantuan dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. “Karena jumlah penyandang disabilitasnya juga banyak,” ujarnya.
Selama ini Pemda KBB telah memberikan bantuan juga pada kaum disabilitas tersebut dengan anggaran yang relatif masih kurang.
“Barangkali ke depan, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), bisa memaksimalkan bantuannya,” ujar Umbara.***
Editor: denkur
