HARI hari, hari omong politik praktis. Setidaknya omongan politik praktis itu mewarnai hari hari di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Jika tidak ada aral melintang Pilkada serempak ini bakal berlangsung di Bulan Desember 2020.
Pilkada serentak 2020 tahapanya sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Ketertundaan itu boleh jadi akibat kekhawatiran pelaksanaan Pilkada dalam kondisi darurat kesehatan tidak akan maksimal, dan malah bakal memunculkan masalah keterpaparan Covid yang makin merebak.
Namun terbitnya Perpu pilkada lanjutan bernomor : 2 Tahun 2020, menandakan pemerintah bersepakat untuk melaksanakan pemungutan suara pada Desember 2020. Namun demikian itupun masih dibayang bayangi ketidakpastian kapan akan berakhinya pandemi Covid-19.
Suka ataupun tidak suka, karena Perpu itulah KPU seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada menyambutnya. Meski boleh diandaikan sambutan KPU tersebut sebagai tantangan atau penyelenggaraan dalam kewaswasan mengingat penyelenggaraan Pemilu di tengah darurat kesehatan.
Wal hasil Pilkada diselenggarakan dalam kondisi abnormal? Karena itu bagi para politisi baik yang maju dalam kancah Pilkada menjadi bupati atau wali kota atau menjadi wakil bupati dan wakil walikota serta para penggiat partai politik (Parpol), kondisi ini seyogyanya menjadi tantangan tersendiri yakni harus tetap Pilkada terselenggara dengan kualitas partisipasi yang baik.
Harap maklum UU Pilkada yang meliputi UU No.1 Tahun 2015, UU No.8 Tahun 2015, UU No.10 Tahun 2016 dan bahkan Perppu No.2 Tahun 2020 mengisyaratkan berisi yang merepresentasikan kondisi darurat kesehatan. Namun di sisi lain mengatur pelaksanaan pilkada dalam kondisi normal.
Yakini saja meski dalam kondisi –katakan abnormal—namun tidak menyurutkan langkah para politisi ataupun masyarakat di daerah yang akan melaksanakan Pilkada itu, untuk berdiam diri. Mereka omong omong soal politik praktis Pilkada. Di teras teras rumah, di kedai kopi, bahkan ada yang sengaja mengundang ke tempat tertentu unttuk “berdagang” kandidat yang didukungnya. Atau bahkan para penggiat Parpol melakkukan komunikasi politik untuk mengkoalisikan partainya dalam mendukung kandidat.
Di Kabupaten Bandung misalnya, omong omong politik praktis Pilkada itu sejak empat bulan lalu meruyak ke sendi sendi kehidupan masyarakatnya. Di pasar, di perkebunan, di ladang di sawah bahkan di kedai kopi omong omong yang mengarah pada dukungan nama calon terus bergulir.
Calon dari Partai Golongan Karya disebut sebut ada nama Nia Kurnia Agustina, Deding Iskhak, ada juga Dadang Supriyatna. Bakal Calon dari PDIP ada nama Yena Iskandar, dari PKS ada nama Gungun Gunawan. Bahkan sejumlah nama calon wakil bupati untuk mendampinginya pun sudah menjadi obrolan sehari hari warga Kabupaten Bandung.
Namun demikian respon partai yang bakal mengusung dan mendukung para kandidat bupati tersebut masih belum merespon aktif geliat omong omong politik masayarakat tersebut. Sepertinya partai masih terkungkung oleh hirarkis struktural untuk merespon antusiasme publik itu.
Salah satu contoh Partai Golkar hingga kini, masih belum mengumumkan siapa bakal calon yang mendapat rekomondasi dari DPP Partai Golkar untuk menjadi calon bupati. Begitupun dari partai lain. Namun yang sepertinya sudah memastikan calon bupati adalah PDIP, yakni Yena Iskandar.
Koalisi partai pun masih belum mengkristal, seperti mungkin PDIP akan berkoalisi dengan PAN, atau PKS dengan Demokrat` Lebih jauh Partai Golkar berkoalisi dengan PKB dan Gerindra. Yang belakangan disebut sepertinya sudah nyaris mengkristal.
Boleh jadi masih gamangnya partai untuk mendeklarasikan nama calon bupati ataupun wakilnya termasuk partai koalisinya masih saling mengintip partai satu dengan partai lainnya. Maka itu, di ranah publik spekulasi koalisi partai dan nama calon bupati dan wakilnya makin gencar. Maka omong omong politik praktis sampai pada saat tertentu dalam tahapan Pilkada ini, tidak akan pernah berakhir. Boleh jadi situasi inipun terjadi di 270 daerah yang bakal melaksanakan Pilkada.
