DARA | BANDUNG –DPRD Jabar berharap pejabat hasil lelang jabatan atau seleksi terbuka benar-benar profesional. Ada 15 jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon di Pemprov Jabar yang akan mereka isi.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Jumat (4/1/2019), hasil lelang jabatan ini betul-betul orang sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam memimpin OPD-nya. Jika hasil lelang jabatan profesional maka hal tersebut akan mendukung janji gubernur daerah ini yang akan bekerja “ngabret” pada 2019.
“Jadi jangan sampai target ‘ngabret’ atau cepat untuk melakukan visi misi gubernur tidak bisa tercapai kalau yang dihasilkan tidak profesional,” katanya.
Masih menurut Ineu, lelang jabatan harus benar-benar terbuka jangan sampai hanya pihak tertentu yang bisa mengikuti prosesnya. “Termasuk ASN yang ada di Jawa Barat yang sudah berkecimpung di bidangnya bisa ikut lelang ini dan saya berharap lelang ini harus benar-benar terbuka.”
Senada dengan Ineu, anggota Komisi I DPRD Jabar, Didin Supriadin, mengingatkan, lelang jabatan jangan sekadar formalitas semata. Selain itu, lelang jabatan jangan sampai menjadi alat bagi Gubernur Jabar untuk memasukkan “orang-orangnya” ke Pemprov Jawa Barat.
“Hal ini mengingat pejabat eselon tiga juga masih banyak yang daftar tunggu dan mereka memiliki kemampuan mumpuni,” ujar Didin Supriadin ketika dihubungi melalui telepon oleh waratwan Antara di Bandung, Selasa (1/1).
Politikus Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat ini menilai wajar atau sah-sah saja sistem lelang jabatan yang diputuskan oleh gubernur untuk menjaring 15 posisi pejabat eselon dua. “Namun, yang terpenting lelang itu dilakukan dengan betul-betul profesional dan harus sesuai dengan aturan yang ada di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat.”***
Editor: Ayi Kusmawan
