Kebijakan mutasi dan rotasi kepala sekolah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai tak tepat waktu. Terutama disaat-saat krusial di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
DARA | BANDUNG – Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan Jabar (LBP2) Asep Buchori Kurnia mengatakan, kebijakan yang diambil Ridwan Kamil itu menjadi permasalahan baru.
“Ini jadi masalah baru. Akhirnya di sekolah yang memiliki kepala sekolah yang baru, susah mengambil kebijakan, karena masih tumpang tindih antara yang baru (kepsek) dan yang lama,” ujar saat di temui usai audiensi di Disdik Jabar, Senin (27/7/2020).
Tak hanya itu, ia meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah anak didik yang tidak mampu dan belum mendapatkan sekolah.
“Di situasi pandemi sekarang, anak yang tidak mampu ini bertambah. Satu sisi mereka mendaftar ke sekolah swasta cukup mahal. Itu perlu adanya sinkronisasi,” ujarnya.
Dari input data yang diperoleh olehnya, ia menyebutkan ada ribuan anak yang belum terdaftar di sekolah manapun. Akan tetapi, pihaknya enggan menggundang orang tua siswa dikarenakan situasi pandemi saat ini.
“Kalau dari data di 26 kab/kota jumlahnya ada ribuan. Tapi kalau saya undang semuanya kesini sangat susah karena pandemi. Jadi saya memikirkan keselamatan mereka,” pungkasnya.***
Editor: denkur
